REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate membantah informasi yang menyebut dirinya mundur dari jabatannya sebagai Menkominfo. Ini disampaikan Johnny melalui pesannya kepada wartawan seusai ramai informasi dia hendak mengundurkan diri.
"Mengingat informasi terkait dengan tugas kami sebagai Menkominfo RI yang telah beredar secara luas di masyarakat khususnya dalam media sosial, maka dapat kami sampaikan bahwa hingga saat ini kami masih melaksanakan tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh bapak Presiden sebagai anggota kabinet Indonesia Maju," ujar Johnny saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (5/1/2023).
Namun demikian, Johnny menyerahkan seluruh keputusan terkait jabatan menterinya kepada Presiden Joko Widodo. Termasuk jika akan mencopotnya dari jabatan menterinya.
"Perlu ditegaskan kembali bahwa membentuk dan merubah atau mengganti anggota kabinet sepenuhnya menjadi kewenangan prerogatif Presiden sesuai Konstitusi Indonesia," ujarnya.
Sekretaris Jenderal Partai Nasdem ini mengatakan, setiap partai politik akan telah memahami hak dan kewenangan presiden dalam perombakan kabinet, termasuk Nasdem.
"Setiap parpol di Indonesia memahami, memaklumi dan menjaga hak Konstitusional Prerogative Rights President tersebut. Marilah kita bersama menjaga agar informasi yang didistribusi dan ditransmisikan kepada masyarakat terlebih dahulu harus dikonformasi agar akurasinya dapat dipertanggung jawabkan dan demi mencerdaskan masyarakat," ujarnya.
Sebelumnya, isu tentang rencana mundurnya Menkominfo berembus usai Presiden Jokowi beberapa kali mengisyaratkan akan melakukan perombakan kabinet. Selain itu, isu mundurnya Johnny juga semakin kencang setelah penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung menetapkan tiga tersangka perkara dugaan korupsi proyek penyediaan infrastruktur base transceiver station (BTS) di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Rabu (4/1/2022), di mana salah satunya adalah Anang Achmad Latif (AAL) selaku Direktur Utama BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika.
Seusai meresmikan pembukaan perdagangan Bursa Efek Indonesia 2023 di Jakarta, pada Senin (2/1/2022), Jokowi kembali merespons pertanyaan wartawan terkait rencanaya me-reshuffle Kabinet Indonesia Maju. Ia meminta agar masyarakat menunggu pengumuman resmi reshuffle tersebut. "(Reshuffle) Tunggu aja. Ditunggu aja," ujar dia singkat kepada wartawan.
Seiring wacana reshuffle kabinet oleh Jokowi, elite Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) semakin gencar melancarkan serangan-serangan kepada menteri Jokowi dari Partai Nasdem. Diketahui, hubungan PDIP merenggang dengan Nasdem seusai partai yang dipimpin oleh Surya Paloh itu mengumumkan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden (capres) mereka untuk 2024.
Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto mengatakan, evaluasi terhadap Kabinet Indonesia Maju bukan dalam rangka membuat gaduh. Menurutnya, pernyataan terhadap Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo yang merupakan kader Partai Nasdem merupakan bentuk evaluasi.
"Yang disampaikan oleh PDI Perjuangan adalah hal-hal yang prinsipal, hal-hal yang fundamental terkait dengan etika politik. Dan kami menerima laporan-laporan juga dari DPR bahwa pascapengumuman Anies Baswedan oleh partai tersebut memang ada beberapa perubahan-perubahan policy yang ada di DPR," ujar Hasto di Kantor PDIP, Jakarta, Selasa (3/1/2022).
Ketua DPP PDIP sekaligus anggota Komisi IV DPR Djarot Syaiful Hidayat juga mengevaluasi dua menteri Partai Nasdem, yakni Menteri Pertanian (Mentan) Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar. Bahkan menurutnya, seharusnya keduanya mundur dari Kabinet Indonesia Maju.
"Itu lebih gentle (untuk mengundurkan diri). Ya sebab apa? Sebab, rupanya, mungkin agak tidak cocok dengan kebijakan Pak Jokowi, termasuk yang disampakkan adalah sosok antitesis Pak Jokowi," ujar Djarot di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Selasa (3/1).
Dalam mengevaluasi menterinya, ia melihatnya berbasis kinerja. Namun partai tempat kedua menteri tersebut bernaung juga menjadi pertimbangan, mengingat Partai Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal capres yang kerap disebut sebagai antitesa Presiden Jokowi.
"Satu kinerjanya, dua termasuk partainya. Kalau memang gentle, betul sudah seperti itu (mengundurkan diri), akan lebih baik, untuk menteri menterinya (Nasdem) lebih baik mengundurkan diri," ujar Djarot.
Ikuti Whatsapp Channel Republika