REPUBLIKA.CO.ID, BANDA ACEH, – Presiden Prabowo Subianto mengalokasikan anggaran sebesar Rp4 miliar per kabupaten/kota untuk menangani dampak bencana di wilayah Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Keputusan ini diambil setelah wilayah tersebut diterjang banjir bandang dan longsor pada 25 November 2025.

Alokasi dana tersebut berasal dari permintaan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang mengajukan dukungan anggaran pemerintah pusat kepada 52 kabupaten/kota terdampak bencana dalam rapat koordinasi di Posko Terpadu Lanud Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar, Minggu (7/12) malam.

Dalam rapat tersebut, Tito menekankan bahwa banyak daerah yang mengalami kesulitan keuangan, dan meminta bantuan sebesar Rp2 miliar per kabupaten. Namun, Presiden Prabowo memutuskan untuk menggandakan bantuan tersebut menjadi Rp4 miliar. Presiden juga menginstruksikan agar anggaran lebih besar dialokasikan untuk provinsi yang paling berat terdampak.

Menurut Tito, ketersediaan anggaran di daerah sangat terbatas karena sudah mendekati akhir tahun. Beberapa daerah bahkan hanya memiliki anggaran tak terduga sebesar Rp75 juta hingga Rp300 juta. Dana dari pemerintah pusat diharapkan dapat memenuhi kebutuhan mendesak yang tidak dapat ditutupi oleh anggaran daerah.

Strategi lain yang dilakukan adalah mengeluarkan surat edaran untuk meminta daerah dengan simpanan anggaran lebih untuk membantu daerah terdampak. Hal ini berhasil mengumpulkan dana sebesar Rp34 miliar yang disalurkan ke tiga provinsi yang terdampak.

Presiden Prabowo menekankan pentingnya peran kepala daerah sebagai pemimpin di garis depan dalam penanganan bencana dan berjanji memberikan dukungan penuh agar dapat bekerja secara optimal untuk masyarakat.

Konten ini diolah dengan bantuan AI.

Ikuti Whatsapp Channel Republika