Senin 26 Dec 2022 12:24 WIB

Kasus Covid-19 di Cina Melonjak, Jokowi Tunggu Kajian Soal PPKM

Presiden Jokowi menunggu kajian soal PPKM seiring kasus Covid-19 di Cina melonjak.

Rep: Dessy Suciati Saputri/ Red: Bilal Ramadhan
Presiden Jokowi menunggu kajian soal PPKM seiring kasus Covid-19 di Cina melonjak.
Foto: ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Presiden Jokowi menunggu kajian soal PPKM seiring kasus Covid-19 di Cina melonjak.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan tanggapannya terkait lonjakan kasus Covid-19 di Cina dikaitkan dengan rencana akan diakhirinya kebijakan PPKM di Indonesia. Jokowi menegaskan, keputusan terkait penghentian PPKM akan dilakukan sesuai hasil kajian, termasuk hasil sero survei yang dilakukan Kementerian Kesehatan.

Ia pun berharap hasil kajian tersebut bisa selesai di akhir tahun ini. Hal ini disampaikan Jokowi usai meresmikan pengembangan Stasiun Manggarai tahap satu pada Senin (26/12/2022).

Baca Juga

“Tergantung kajiannya, kalau selesai kita harapkan akhir tahun ini sudah selesai. Sero survei dan kajiannya,” ujar Jokowi.

Untuk mengantisipasi lonjakan kasus seperti yang tengah terjadi di Cina saat ini, Jokowi menyampaikan jika hasil sero survei nanti menunjukan angka di atas 90 persen, maka artinya imunitas masyarakat Indonesia sudah baik.

 

“Asal nanti sero survei kita sudah di atas 90 (persen), ya kita artinya imunitas kita sudah baik. Ada apa pun dari mana pun ya nggak ada masalah,” kata dia.

Ia melanjutkan, saat ini kasus konfirmasi harian di Indonesia tercatat sudah menurun di bawah seribu kasus. Namun menurut dia, penurunan jumlah kasus harian itupun juga harus dikaji disebabkan oleh faktor apa saja.

“Seperti sekarang ini kan? Kasus konfirmasi harian kita sudah turun di bawah 1.000 tetapi karena apa, itu yang harus dilihat, dikaji di situ, apakah karena imunitas sudah baik? Atau karena virusnya sudah tidak senang dengan Indonesia. Kan macam-macam, pergi ke tempat lain negara lain ya itu,” jelas Jokowi.

Karena itu, ia menegaskan agar menunggu hasil kajian dari Kementerian Kesehatan serta para pakar epidemiolog sebelum memutuskan kebijakan yang akan diambil nantinya.

“Jadi, tunggu kajian dari Kementerian Kesehatan, dari para pakar epidemiolog semuanya agar memutuskannya nanti benar,” ucapnya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement