REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan, pengawasan pemilihan umum (Pemilu) 2024 menempati posisi sangat sentral dalam menghadirkan kontestasi yang berkualitas. Sebab, pemilu adalah momentum rakyat untuk memilih presiden, wakil presiden, DPR, DPRD, dan kepala daerahnya.
Pemilu dan Pilkada 2024 akan menjadi pesta demokrasi terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Kualitas pemilu tersebut merupakan fondasi politik dalam demokrasi untuk memilih wakilnya di tingkat eksekutif dan legislatif.
"Saya ingin mengingatkan dalam proses demokrasi kepercayaan adalah kunci, kepercayaan adalah kunci, penyelenggaraan pemilu yang terpercaya akan membuahkan legitimasi yang kuat. Ibarat pertandingan bola, semua akan menerima dan mengakui hasil pertandingan," ujar Jokowi dalam pidatonya di acara Konsolidasi Nasional Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Sabtu (17/12).
Tantangan Bawaslu dalam mengawasi seluruh tahapan Pemilu dan Pilkada 2024 sangatlah berat. Pasalnya, pesta demokrasi tersebut akan melibatkan jumlah pemilih yang sangat banyak dan tersebar di seluruh Indonesia.
"Kondisi geografis kita yang sangat beragam, tapi saya percaya dengan pengalaman yang kita miliki dan penyelenggaraan-penyelenggaraan sebelumnya, kita memiliki, saya merasa, kita memiliki bekal yang sangat cukup untuk persiapkan pemilu ke depan yang jauh lebih berkualitas," ujar Jokowi.
Peran Bawaslu dalam pengawasannya menjadi sangat sentral demi menjaga integritas Pemilu 2024. Karenanya, pengawasan harus dilakukan di semua tahapan, seluruh prosesnya harus diawasi dengan cermat, dan ditangani dengan hati-hati untuk mewujudkan pesta demokrasi yang berkualitas.
Salah satu tantangan Bawaslu adalah ihwal daftar pemilih tetap (DPT) yang kerap menjadi masalah pada setiap kontestasi. Setiap pemilu, DPT selalu menjadi polemik dan bahan untuk menuding adanya kecurangan.
"Karena urusan DPT ini sangat krusial dari tahun ke tahun, selalu ini yang jadi bahan, dan sangat mempengaruhi trust, kepercayaan masyarakat kita. Padahal yang namanya data ini, kita ini paling lemah di urusan data, karena memang geografis kita rentangnya sangat panjang dan beragam," ujar Jokowi.
"Untuk itu Bawaslu sekali lagi harus selalu hadir untuk memastikan proses pemilu yang bebas dan rahasia, serta jujur dan adil," sambung mantan gubernur DKI Jakarta itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
