Senin 17 Oct 2022 14:21 WIB

Rencana Pembangunan MRT-LRT di Tangsel Masih Menggantung

Pemkot Tangsel memilih menghidupkan angkot karena biayanya lebih terjangkau.

Rep: Eva Rianti/ Red: Indira Rezkisari
Kemacetan di Jalan Pondok Cabe Raya, Pamulang, Tangerang Selatan (Tangsel). Kemacetan di Tangsel tak terhindari karena minimnya sarana transportasi umum yang memadai.
Foto: Republika/Febrianto Adi Saputro
Kemacetan di Jalan Pondok Cabe Raya, Pamulang, Tangerang Selatan (Tangsel). Kemacetan di Tangsel tak terhindari karena minimnya sarana transportasi umum yang memadai.

REPUBLIKA.CO.ID, TANGERANG SELATAN -- Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) tengah merencanakan terciptanya transportasi terintegrasi di Tangsel. Salah satu yang tengah dibahas terkait dengan transportasi mass rapid transit (MRT) dan light rail transit (LRT) yang hingga saat ini masih menjadi wacana.

"Ini wacana dulu yang kita coba hidupkan kembali. Ini kan sudah lama dikaji, hanya memang terakhir ini terkait dengan persoalan siapa yang akan mendanai program ini," kata Sekretaris Daerah Kota Tangsel Bambang Noertjahjo, Senin (17/10/2022).

Baca Juga

Bambang berujar, biaya pembangunan transportasi tersebut dinilai sangat tinggi. Menurutnya, perjalanan untuk pembangunan transportasi itu dinilai butuh waktu yang panjang.

"Bukan hanya tinggi (dananya), tapi sangat tinggi. Sudah ada penurunan level, awalnya kita bicara MRT menjadi LRT cari yang lebih efisien. Hanya ini perlu pembahasan yang menurut saya mungkin agak panjang selan bicara soal pendanaan tapi juga para pihak yang kita ingin ajak serta untuk menyukseskan ini," ungkapnya.

Lebih lanjut, hal itu terkait dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang menunjang pembangunannya. Salah satu yang terpenting adalah mengenai ketersediaan lahan.

"Transportasi publik sasarannya adalah publik, berarti mau tidak mau harus bawa track-nya ke area publik berkumpul. Nah ini biasanya akan membutuhkan sarana infrastruktur minimal lahan yang akan kita gunakan sebagai pembuatan station (stasiun) misalnya. Ini yang harus kita pikirkan, banyak hal," terangnya.

Di samping itu, Bambang menambahkan, pihaknya juga tengah melakukan pengkajian mengenai transportasi publik yang lebih memadai dengan angkutan kota (angkot). Saat ini Dinas Perhubungan Kota Tangsel masih melakukan pengkajian terkait pembaruan trayek.

"Dishub saat ini sedang melakukan pengkajian, apakah akan melakukan penambahan trayek apakah akan justru menghilangkan trayek, ini masih dikaji. Dan kita berharap kajian itu bisa selesai segera agar kita bisa tepat juga mengambil kebijakan mau ngapain," jelasnya.

Sementara itu, Dishub Kota Tangsel telah menyampaikan akan menyelesaikan kajian terkait hal itu pada tahun ini. Sehingga pada 2023, transportasi publik yang lebih memadai dapat segera direalisasikan.

"Yang utama dalam kajian itu hasil output-nya seperti penambahan trayek, pembaharuan trayek, perpanjangan trayek, dan terkait BRT (bus rapid transit) yang ada," ujar Kepala Bidang Angkutan Dishub Kota Tangsel, Muhammad Syaiful.

Syaiful menyebut akan menciptakan angkutan umum yang terintegrasi di Tangsel antara angkot dan BRT. Selain itu, pihaknya juga menggandeng para pengembang untuk menyediakan angkutan di wilayah pengembang.

"Memang kami mencari pengembang-pengembang untuk mengembangkan angkutan umum di wilayahnya juga sehingga jadi feeder-feeder angkutan yang ada. Nanti semua akan terintegrasi," ungkapnya.

Syaiful mengakui angkutan umum di Tangsel belum memadai untuk bisa melayani mobilitas masyarakat. Hal itu sejalan dengan banyaknya keluhan dari masyarakat mengenai kemacetan yang kerap terjadi di Tangsel.

"Tahun ini kita berharap kajiannya selesai. Tahun depan kita berharap aturan-aturannya pun sudah bisa dimasukkan. Iya (tahun 2023 segera realisasi pembaruan angkot)," tuturnya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement