REPUBLIKA.CO.ID, TANGERANG SELATAN – Belakangan warga Kota Tangerang Selatan (Tangsel) mengeluhkan kondisi kemacetan yang semakin parah serta minimnya ketersediaan transportasi publik yang memadai. Pengamat menilai bahwa kondisi transportasi publik di Tangsel memang sangat buruk dan butuh perhatian dari pemerintah setempat.
“Tangsel kan belum punya transportasi umum yang memadai yang berada di bawah kewenangan Pemkot, adanya angkot-angkot (angkutan kota) yang sudah kumuh. Jadi secara umum ya transportasi umum di Tangsel masih buruk,” kata Pengamat Transportasi Darmaningtyas kepada Republika, Ahad (18/9/2022).
Darmaningtyas berpendapat, di usia Tangsel yang beranjak 14 tahun pada tahun ini, Pemkot Tangsel belum memiliki perhatian yang cukup serius terhadap terciptanya transportasi publik yang memadai. Menurutnya, dengan banyaknya keluhan masyarakat terkait kemacetan, sudah saatnya Pemkot Tangsel memberi perhatian lebih pada transportasi publik.
“(Selama hampir 14 tahun usia Tangsel) saya lihat sih enggak ada perhatian ke sana (transportasi publik), dilihat dari kondisi angkotnya saja. Ya sebagai daerah penyangga Ibu Kota dan warganya banyak bekerja di Jakarta yang mobilitasnya cukup tinggi, saya kira sudah saatnya membangun jaringan transportasi publik,” ungkapnya.
Menurutnya, Pemkot Tangsel saat ini tidak perlu muluk-muluk untuk membangun mass rapid transit (MRT) atau light rail transit (LRT) di Tangsel karena membutuhkan biaya investasi yang membengkak. Dia menyarankan Pemkot Tangsel agar membenahi angkot atau bus berukuran sedang saja.
“Cukup misalnya dengan bus-bus sedang dan angkot yang dibenahi. Bus-bus yang cukup baik dengan kondisi ber-AC dan terjadwal, itu sudah bisa memperlihatkan bahwa Pemkot punya perhatian untuk mengembangkan angkutan umum. Tidak juga harus bangun MRT, LRT karena biayanya besar. Angkutan kotanya saja,” tuturnya.
Selain itu, Darmaningtyas juga berpendapat agar Pemkot Tangsel bisa menggandeng para pengembang atau developer untuk menyediakan jaringan transportasi publik di kantong-kantong permukiman. Menurutnya, semestinya Pemkot Tangsel mendorong para pengelola perumahan untuk menyiapkan pelayanan publik, terutama untuk mobilitas warga ke –misalnya- sekolah dan mal atau pusat perbelanjaan.
“Kalau bisa diselenggarakan itu saya kira baik, jadi tidak harus Pemkot sendiri yang mengelola dan investasi, tapi Pemkot bisa memfasilitasi supaya developer-developer yang membangun perumahan wajib menyediakan jaringan transportasi umumnya,” jelasnya.
Permasalahan kepadatan lalu lintas di Tangsel diketahui menjadi pembahasan yang ramai diperbincangkan di media sosial, baru-baru ini. Terbaru, warga mengeluh terjadi kemacetan di Jalan Puspitek, tepatnya di sekitar kawasan Kampus Universitas Pamulang (Unpam). Kemacetan memang saban hari terjadi di banyak titik, terutama Pamulang-Ciputat.
Menanggapi hal itu, Pemkot Tangsel mengatakan akan berupaya mewujudkan transportasi publik untuk meminimalisasi kemacetan yang kerap terjadi dan menargetkan warga beralih ke transportasi publik pada 2023. Wakil Wali Kota Tangsel Pilar Saga Ichsan menyampaikan berbagai upaya yang dilakukan untuk mengatasi kemacetan, mulai dari pengaturan masalah jam masuk sekolah untuk kampus-kampus hingga penyediaan transportasi umum.
“Bus sekolah salah satu yang kita bahas. Ke depan bagaimana bus sekolah bisa terwujud untuk antar jemput siswa, mungkin ke depan kalau transportasi publik sudah selesai dan terwujud, anak-anak sekolah menggunakan transportasi publik, jangan menggunakan mobil pribadi,” kata Pilar.
Tak hanya bus sekolah, Pemkot Tangsel juga menargetkan pengoperasian bus pegawai Pemkot Tangsel. Dia menginstruksikan para pegawai organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkot Tangsel bisa memanfaatkan bus Trans Anggrek untuk menuju kantor. “Bus Anggrek kita arahkan untuk pegawai Pemkot yang kebanyakan tinggal di luar Kota, kita maksimalkan bus Anggrek untuk antar jemput ke Tangsel supaya nggak bawa mobil,” jelasnya.
Pilar menyebut telah menginstruksikan Dinas Perhubungan Kota Tangsel untuk segera melakukan komunikasi dengan organisasi angkutan darat (organda) dan pengusaha. Serta melakukan kajian terkait dengan trayek hingga jenis kendaraan yang digunakan.
“Jadi, transportasi publik paling penting, pengaturan jam, terkait karyawan OPD pemkot diupayakan pakai transportasi publik, ke depan juga ada target 10 persen jalur sepeda. Mudah-mudahan terwujud (semua rencana tersebut) pada 2023,” tuturnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
