REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Plt Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono mengatakan, pertemuan antara Ketua DPP PDIP Puan Maharani dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto merupakan bagian dari lobi-lobi politik. Pertemuan antara Airlangga dengan Puan itu digelar di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Sabtu (8/10/2022) pagi.
“Jadi pertemuan Pak Airlangga dengan Ibu Puan Maharani itu merupakan bagian pertemuan ya lobi-lobi politik. Karena politisi ini kalau bertemu politisi ya pasti bagian dari lobi-lobi politik,” ujar Mardiono, Senin (10/10/2022).
Ia pun meyakini, pertemuan tersebut merupakan upaya untuk memperkuat Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). Mardiono menegaskan, KIB akan membuka ruang seluas-luasnya untuk partai lain bergabung dengan koalisi ini. Kekuatan politik ini, kata dia, dibangun untuk membangun bangsa dan negara.
“Kami juga membuka yang seluas-luasnya, tentu lebih banyak lagi yang bergabung dengan koalisi KIB ini tentu kami akan membangun kekuatan politik yang baik ke depan untuk membangun bangsa dan negara. Saya pikir itu lebih penting,” kata dia.
Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Puan Maharani bertemu Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Sabtu (8/10/2022) pagi. Puan mengatakan, pertemuan itu bertujuan untuk membicarakan hal-hal terbaik untuk Indonesia.
Menurutnya, PDIP dan Golkar sama-sama partai nasionalis yang sudah melewati berbagai dinamika perjalanan bangsa Indonesia. Karena itu, kedua partai perlu menyamakan persepsi untuk menjaga kondusifitas masyarakat jelang dan sesudah Pemilu 2024.
Puan mengatakan, jelang perhelatan Pemilu 2024, perekonomian Indonesia masih belum pulih sepenuhnya dari dampak pandemi Covid-19. Hal ini tentu menjadi perhatian Airlangga sebagai Menko Perekonomian.
Di sisi lain, lanjut Puan, setelah perhelatan Pemilu 2024 itu bisa pula kondusifitas masyarakat terganggu apabila pesta demokrasi tersebut berlangsung tidak tertib dan memunculkan perpecahan. Baginya, Pemilu 2024 harus dilaksanakan dengan bersuka ria, terutama oleh partai politik yang merupakan pilar demokrasi.
"Kami menyepakati bahwa harus paham kapan waktunya bertanding, kapan waktunya bersanding, karena semata-mata itu adalah untuk kesejahteraan rakyat Indonesia dan bangsa dan negara," ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
