Selasa 30 Aug 2022 14:33 WIB

Buruh Membantah Argumentasi Sri Mulyani Soal Subsidi BBM Dinikmati Orang Kaya

Said Iqbal mengajak Sri Mulyani untuk duduk bareng mengamati pom bensin.

Red: Andri Saubani

Foto: REPUBLIKA/ABDAN SYAKURA

Sejumlah pengendara sepeda motor antre untuk mengisi bahan bakar minyak (BBM) di SPBU Pertamina Riau, Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung, Senin (29/8/2022). Pemerintah berencana akan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi pertalite dan solar dalam waktu dekat imbas dari anggaran subsidi yang membengkak. Sementara itu pemerintah akan mengalihkan anggaran subsidi BBM untuk bansos yang mencapai Rp24,17 triliun. Republika/Abdan Syakura

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Febrianto Adi Saputro, Novita Intan, Rizkyan Adiyudha

Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, membantah pernyataan Menteri Keuangan, Sri Mulyani, yang menyebut subsidi bahan bakar minyak (BBM) lebih banyak dinikmati oleh orang kaya. Menurutnya, pernyataan tersebut tidak tepat.

Baca Juga

"Bagaimana mungkin dikatakan BBM bersubsidi banyak digunakan tidak tepat sasaran oleh orang kaya. Duduklah, duduklah sebaiknya menteri keuangan, menko perekonomian, menteri tenaga kerja di pom bensin," kata Said dalam konferensi pers yang digelar secara daring, Selasa (30/8/2022).

"Atau jangan-jangan beliau punya pom bensin, mungkin ya, nggak tahu saya," sindir Said.

Presiden KSPI itu mengatakan, berdasarkan hasil survei pengamatan Partai Buruh dan Litbang KSPI, penggunaan BBM terbesar Pertalite dan Premium adalah masyarakat menengah ke bawah. Berdasarkan catatannya, pengguna sepeda motor dan angkutan umum berjumlah 120 juta orang.

"Mobil orang kaya itu menengah atas menggunakan Pertamax, nggak usah diajarin itu tidak bersubsidi. Kok nyalahin orang kaya seolah-olah berpihak pada orang kecil. Padahal kebijakannya merugikan orang kecil," tegasnya.

Partai Buruh mengecam keras terkait rencana pemerintah menaikan harga BBM. Menurutnya, kenaikan harga BBM berpotensi membuat pengeluaran buruh semakin besar.

"Kalau harga BBM naik Rp 3.250 menjadi Rp 10 ribu per liter akan terjadi pembengkakan ongkos transportasi pengguna sepeda motor atau pengguna angkutan umum sebesar 40 persen naik. Pengeluaran buruh, kelas pekerja, petani, nelayan, petani itu akan naik, apalagi nelayan solar. Itu dipikir nggak sama menteri keuangan," ungkapnya.

Massa Partai Buruh dan sejumlah serikat buruh pun akan menggelar demonstrasi menolak rencana pemerintah menaikkan BBM, yakni Pertalite dan Solar. Aksi unjuk rasa ini akan digelar di Gedung DPR RI, Jakarta, serta di 33 provinsi lainnya pada 6 September 2022.

"Aksi ini akan diikuti puluhan ribu buruh. Untuk di DPR RI, masa aksi berjumlah hampir 5 ribu buruh. Sedangkan ribuan buruh lainnya akan unjuk rasa di kantor gubernur masing-masing," kata Said saat konferensi pers daring, Selasa.