REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno, mengatakan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) masih terbuka dengan partai politik lain yang ingin bergabung. Termasuk partai-partai yang saat ini berada di luar parlemen.
"Kita terbuka, kita welcome dengan teman-teman untuk hadir isi dan menguatkan KIB. Nanti pada saat sudah ada yang akan bergabung, nanti saya kira para ketum akan umumkan," ujar Eddy di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (13/6/2022).
Koalisi Indonesia Bersatu, jelas Eddy, adalah kerja sama partai politik yang tak hanya terjadi pada pemilihan umum (Pemilu) dan pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Namun, juga akan berlanjut pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) di tahun yang sama.
"Dari awal memang KIB sudah membuka pintu untuk terbuka kepada siapa saja yang ingin bergabung, partai manapun, apakah partai yang duduk di parlemen atau masih belum hadir di parlemen. Kita terbuka untuk partai partai tersebut, dengan tentu pemahaman yang sama yang kita miliki, kita ingin membangun gagasan," ujar Eddy.
Koalisi tersebut disebutnya juga masih terbuka dengan partai politik lain yang ingin bergabung. Termasuk dari partai yang merencanakan koalisi semut merah yang terdiri dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
"Bangun koalisi siapapun itu baik dan positif, dan saya rasa demi adanya demokrasi yang sehat mari kita hadirkan sebanyak mungkin opsi kepada masyarakat. Tetapi, sebaiknya kali ini kita dengar aspirasi masyarakat, siapa yang dikehendaki masyarakat," ujar Eddy.
Adapun terkait calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres), Koalisi Indonesia Bersatu tak ingin terburu-buru memutuskannya. Kendati demikian, ia berharap pemilihan presiden (Pilpres) 2024 dapat menghadirkan lebih dari dua pasangan calon.
"Target lain bagaimana bangun gagasan, apa gagasan itu, dan ini adalah hal yang penting untuk kita akhir bersama sebelum akhirnya keluar nama. Jadi kita akan butuhkan waktu untuk lakukan kaijan-kajian tersebut secara teliti dan mendalam," ujar Wakil Ketua Komisi VII DPR itu.