REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang juga Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) melantik Letnan Jenderal (Letjen) TNI Purnawirawan Jeffry Apoly Rahawarin sebagai Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan BNPP. Jeffry dilantik bersamaan dengan pelantikan Yedi Rahmat sebagai Asisten Deputi Infrastruktur Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat pada Rabu (8/6/2022) lalu.
"Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa bersama kita," ujar Tito dalam siaran persnya, Ahad (12/6/2022).
Pelantikan keduanya berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44/TPA Tahun 2022 tertanggal 18 April 2022 serta Keputusan Kepala BNPP Nomor 10.00-115 Tahun 2022 tertanggal 25 Mei 2022. Dalam acara pelantikan tersebut, Tito mengingatkan kembali tugas-tugas pokok yang diemban BNPP.
Sebagai badan koordinasi pengelolaan perbatasan, tugas pertama BNPP adalah menegaskan atau menjelaskan batas wilayah Indonesia. Menurut Tito, tugas tersebut tidak mudah karena Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki garis pantai nomor dua terbesar, tiga zona waktu, dan jumlah penduduk yang besar.
Dalam konteks itu, kata Tito, yang paling utama adalah menyelesaikan perselisihan segmen-segmen perbatasan yang ada, baik di darat, laut, maupun udara. Dia menyebutkan, beberapa yang belum tuntas ada di Kalimantan dan Timor Leste.
Tito mengatakan, BNPP dapat bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri terkait penguatan batas wilayah Indonesia di perbatasan negara. "Dua tugas ini saja sudah tidak ringan,” kata dia.
Tugas BNPP selanjutnya adalah menjaga atau memonitor arus orang dan barang yang keluar dan masuk dari perbatasan negara. Tito mengakui, pekerjaan ini juga tidak mudah karena Indonesia memiliki wilayah perbatasan darat, laut, dan udara yang seringkali pengelolaannya overlapping dengan negara lain.
Saat ini, Indonesia baru memiliki delapan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang dikelola oleh BNPP. Pembangunan 10 PLBN di perbatasan negara saat ini masih dilanjutkan dan Tito berharap jajarannya dapat berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait agar dapat mempercepat penyelesaian pembangunannya.
Tito meminta jajarannya mengawasi dan mencari solusi mengenai adanya perlintasan-perlintasan tradisional yang tidak resmi. Fakta di lapangan, masih banyak ribuan jalan tikus yang menjadi tempat terjadinya kejahatan, seperti human trafficking atau perdagangan manusia dan penyelundupan barang-barang ilegal.
Tugas BNPP lainnya ialah mengembangkan daerah perbatasan agar sesuai konsep dan visi Presiden Joko Widodo (Jokowi), yakni membangun dari pinggiran. "Kami harapkan dengan pembangunan perbatasan ini daerah-daerah di perbatasan dapat berkembang, ada pemerataan, ada Negara hadir di sana," ucap dia.
Tahun lalu, Tito juga melantik Komisaris Jenderal (Komjen) Paulus Waterpauw sebagai Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan BNPP pada 21 Oktober 2021. Waterpauw pernah menjadi Kepala Intelijen Polri serta Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam) Polri. Waterpauw kemudian ditunjuk oleh Tito menjadi Penjabat Gubernur Papua pada Mei 2022.
Ikuti Whatsapp Channel Republika