REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengakui pemerintah pusat belum menetapkan banjir dan tanah longsor Sumatera sebagai bencana nasional. Dia menegaskan, penanganan bencana di Sumatera sudah menjadi perhatian nasional dengan mengoptimalkan pengiriman bantuan, logistik, serta tim untuk membuka akses ke wilayah-wilayah yang masih terisolir.
"Kalau untuk penetapan bencana nasional sementara belum, tetapi perlakuannya sudah nasional. Dari hari pertama, pemerintah pusat menilai sendiri bahwa harus turun, dan kemudian dari hari pertama sudah dilakukan dengan prosedur nasional, jadi semua sudah all out," kata Mendagri dalam konferensi pers di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (1/12/2025).
Ia mengemukakan seluruh pihak sudah mengerahkan semua kekuatan nasional untuk membantu bencana di Aceh, Sumatera Utara, hingga Sumatera Barat, dengan bantuan-bantuan logistik yang langsung dibawa dari Jakarta dan diturunkan melalui udara di wilayah-wilayah yang masih terisolir."Jadi masalah status itu menurut saya penting, tapi yang paling utama itu kan perlakuan. Tindakannya itu yang lebih penting, tindakan nasional," ujar Tito Karnavian.
Lihat postingan ini di Instagram
Ia menambahkan saat ini pemerintah juga tengah mendata rumah-rumah yang roboh untuk dibangun hunian sementara (huntara)."Seingat saya sampai hari ini belum ada huntara yang dibangun. Nah ini sedang dijalankan pendataan, siapa-siapa saja yang rumahnya betul-betul roboh untuk bisa dibuatkan hunian sementara," papar Mendagri.
Mendagri sebelumnya telah meninjau lokasi bersama pemerintah provinsi untuk mengecek stok pangan dan kebutuhan bantuan bagi para pengungsi. Selain itu, pihaknya juga tengah memetakan akses-akses jalan atau jembatan yang terputus.
"Jadi memang jembatan-jembatan yang roboh cukup banyak, setidaknya 30 yang kalau saya ingat agak besar, sehingga memang terputus. Nah, jadi termasuk diantaranya selain Aceh Utara, Lhokseumawe, itu jembatan putus. Jembatan nasional dari Bireuen menuju ke Pidie Jaya yang menembus Medan, Banda Aceh, juga putus, sehingga otomatis terkunci daerah itu," ucap Tito yang menjabat sebagai Kapolri pada era Presiden Joko Widodo tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika