REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK -- Wakil Wali Kota Depok, Imam Budi Hartono (IBH) memastikan Kartu Depok Sejahtera (KDS) tepat sasaran dan tidak tumpang tindih dengan bantuan sosial (bansos) dari pusat dan provinsi. "Para koordinator kelurahan (korkel) bekerja sesuai aturan untuk melakukan verifikasi dan validasi data penerima KDS," ujar Imam di Balai Kota Depok, Selasa (7/6/2022).

Menurut Imam, penerima program bantuan sosial (bansos) Kartu Depok Sejahtera (KDS) merupakan warga prasejahtera yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteran Sosial (DTKS) dan diverifikasi berdasarkan parameter kemiskinan Kota Depok. Penerima KDS tersebut diprioritaskan pada warga miskin DTKS yang belum atau tidak mendapatkan bantuan dari pusat maupun provinsi. 

"Tidak ada keluarga atau teman dekat korkel atau pejabat manapun yang tidak miskin bisa mendapatkan KDS. Tapi kalau yang bersangkutan warga miskin, maka layak dapat," tuturnya.

Ia menjelaskan, ke depan akan ada aplikasi bagi masyarakat untuk mengusulkan dirinya menjadi penerima KDS. Namun, belum tentu semuanya diterima, karena yang diterima hanya yang lolos parameter kemiskinan Kota Depok. "Ditambah lagi ada rekan-rekan korkel yang akan melakukan verifikasi faktual di lapangan," ucapnya.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos), Asloeah Madjri menambahkan, dari tujuh manfaat KDS, salah satunya, bantuan pangan kota (BPK) yang dikelola oleh Dinsos Depok. Terdapat beberapa persyaratan untuk dapat menerima bantuan tersebut.

"Syaratnya ber-KTP dan Kartu Keluarga (KK) Depok, diprioritaskan bagi lansia dan disabilitas, lalu  tidak mendapatkan bantuan sosial lain dari pusat atau provinsi. Kemudian, harus lolos verifikasi dan validasi berdasarkan parameter kemiskinan kota," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika