REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengaku tidak mengetahui pemasangan baliho dirinya di Lampung Selatan. Baliho tersebut menampilkan foto Ketua Firli Bahuri yang mengemukakan pesan antikorupsi.
"Saya tidak tahu terkait hal tersebut, apakah itu iklan perusahaan atau ekspresi mendukung pemberantasan korupsi di tanah air," kata Ketua Firli Bahuri di Jakarta, Rabu (20/4).
Komisaris Jendral Polisi ini secara pribadi menilai baik jika baliho tersebut mengandung pesan peringatan antikorupsi. KPK, kata ia, mengucapkan terima kasih apabila baliho dimaksud dibuat untuk memberikan dukungan kepada lembaga antirasuah untuk pemberantasan korupsi.
"Terima kasih informasinya, tetap bantu kami sebarkan semangat untuk pemberantasan korupsi dan mari terus gelorakan bangun budaya anti korupsi," katanya.
Keberadaan baliho itu disorot oleh pegiat antikprupsi, Febri Diansyah. Melalui akun Twitter-nya, Febri mempertanyakan pengetahuan Firli Bahuri terkait keberadaan baliho dimaksud.
"Yth. Pak Firli Bahuri, Ada foto Bapak di baliho gede di Lampung Selatan.. Udah tahu belum, Pak?" kata Febri.
Dia lantas mencoba mengonfirmasi apakah baliho tersebut masuk ke dalam program sosialisasi KPK. Cicitan eks juru bicara KPK itu sekaligus menginformasikan lokasi lengkap keberadaan baliho dengan foti Firli Bahurj.
"Oh ya, foto barusan dikirim teman yg sdg tugas di Lamsel. Lokasi: Jl. Raya Natar, Lampung Selatan. Btw fotonya bagus, pak," kata Febri lagi.
Ini bukan kali pertama ditemukan baliho yang memajang foto Firli Bahuri. Baliho tersebut sempat ramai di media sosial. Baliho berlogo KPK tersebut tertulis kalimat "siapa saja yang korupsi kami tangkap".
Selain itu, baliho itu juga memuat tulisan ,"kita ingin mewujudkan Indonesia yang adil makmur, cerdas, sejahtera, mudah mencari kerja, Indonesia yang disegani dunia, dan Indonesia yang dibanggakan rakyatnya."
Saat itu, Firli juga mengaku tidak mengetahui siapa yang membuat baliho dan di mana saja baliho itu terpasang. Dia menilai, baliho tersebut merupakan bentuk dukungan masyarakat terhadap pemberantasan korupsi yang dikerjakan oleh KPK.