REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) akan menyampaikan enam tuntutan pada aksi yang rencana digelar pada 11 April mendatang. Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengatakan tuntutan tersebut dinilai memang perlu disampaikan oleh mahasiswa kepada publik. "Kalau kita baca isi enam tuntutan mereka, sangat wajar," kata LaNyalla dalam keterangan tertulisnya, Jumat (8/4).
Tuntutan pertama, mereka yang meminta sikap dan kalimat yang tegas dari Presiden Jokowi tentang penolakan penundaan pemilu dan tiga periode memang diperlukan. Hal tersebut perlu agar elemen lain, termasuk partai politik tidak terus menimbulkan kegaduhan publik soal itu.
Sementara tuntutan tentang penundaan dan kaji ulang UU Ibu Kota Negara juga dinilai tidak ada yang salah. "Karena memang UU tersebut kurang public meaningful participation dan sekarang sudah ada yang menguji di MK," ujarnya.
Sedangkan tuntutan ketiga, empat dan lima, LaNyalla menilai hal tersebut mutlak disuarakan oleh mahasiswa. Mulai dari stabilisasi harga sembako, pengusutan mafia minyak goreng, hingga penyelesaian konflik agraria di semua wilayah.
"Tuntutan terakhir mahasiswa yang minta pasangan Jokowi-Makruf melaksanakan janji kampanye juga wajar. Karena harus jujur, ada janji-janji yang belum dipenuhi. Dan masih ada kesempatan waktu hingga 2024 untuk menuntaskan," ungkap Senator asal Jawa Timur itu.
LaNyalla menilai enam tuntutan tersebut adalah suara terpendam kebanyakan rakyat yang belum keluar secara masif. Karena itu kepolisian diminta tidak bertindak represif dalam menghadapi massa aksi. "Saya ingatkan juga kepada aparat, khususnya kepolisian, jangan represif. Para mahasiswa itu adalah generasi bangsa, yang wajib memikirkan masa depan bangsanya. Mereka juga calon pemimpin masa depan," imbaunya.
BEM SI bakal melakukan demonstrasi di sekitar Istana Negara, Jakarta, Senin 11 April 2022. Demonstrasi ini akan mengusung enam tuntutan dan merupakan aksi lanjutan yang sebelumnya telah dilakukan pada 28 Maret 2022 lalu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika