REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pengamat politik Universitas Nasional (Unas), menyebut ada indikasi kelompok-kelompok yang menunggangi aksi demonstrasi. Mereka berupaya mendelegitimasi pemerintahan Prabowo Subianto.

Ginting melihat adanya kepentingan politik yang bermain dalam aksi demonstrasi yang sekarang terjadi. Dijelaskannya, dalam 10 bulan pemerintahan Prabowo, ada pihak-pihak yang merasa kepentingan dirugikan. “Bulan madunya selama 10 tahun terhapus. Mereka adalah oligarkhi hitam, mafia tambang, mafia tambang, mafia perkebuhan,” papar dia.

Termasuk elit-elit yang berkuasa di masa Jokowi dan sekarang tidak mendapatkan tempat lagi. “Terutama mereka yang sedang tersandung perkara hukum,” kata Ginting. Kelompok-kelompok ini memanfaatkan momentum menjelang satu tahun pemerintahan Prabowo. 

Perang kepentingan, menurut Ginting, juga terjadi di internal kepolisian. Dikatakannya, Kapolri Listyo Sigit sudah menduduki jabatannya hampir 4,5 tahun. Jika ia turun dari jabatannya, lanjut Ginting, partai-partai besar berkepentingan terhadap posisi Kapolri. 

Ginting mengatakan, demonstrasi yang terjadi saat ini, bukan hanya dilakukan mahasiswa, tapi juga elemen masyarakat lain. Jadi demonstrasi yang terjadi saat ini bukan hanya gerakan mahasiswa tapi gerakan massa. Mereka menyatu dalam isu ketidakadilan yang digulirkan massa aksi. Misalnya tunjangan beras Rp.12 juta untuk anggota DPR yang tidak rasional. “Berapa sih kebutuhan beras sekeluarga untuk anggota DPR, paling juga sejuta,” kata Ginting. 

Polisi seharusnya dikembalikan ke fungsi awal sebagai pelayan masyarakat. Ketika ada elemen masyarakat yang hendak berunjuk rasa harus dilayani dengan dilindungi dan dikawal. Bukan dihadapi dengan cara represif. 

Polisi harus bisa membedakan antara massa aksi dengan perusuh dan provokator. Massa aksi tidak mungkin membawa bom molotov maupun alat untuk melakukan perusakan.  “Provokator itu bisa dari kalangan perusuh dan aparat juga, biar bisa cepat dbubarkan dengan alasan rusuh,” ujarnya.

Diingatkan Ginting, gerakan anarkhis yang muncul dalam aksi dengan menyerang maupun menjarah, bisa saja dilakukan secara sistematis. Sehingga akan memunculkan pandangan jelek akan aksi massa yang berlangsung beberapa waktu ini. “Sehingga akan dinilai sebagai unjuk kekuatan, unjuk perusakan, tindakan makar, tindakan teror, seperti yang disampaikan Presiden Prabowo. Padahal pelakunya kan bukan massa aksi,” ungkap Ginting.

Ikuti Whatsapp Channel Republika