REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Luqman Hakim, mengapresiasi sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta menterinya di jajaran kabinet Indonesia Maju jilid 2 untuk tak menyuarakan penundaan pemilu. Ia berharap perintah Jokowi tersebut dipatuhi oleh seluruh menterinya.
"Semestinya tidak ada lagi anggota kabinet yang bicara penundaan pemilu, perpanjangan masa jabatan presiden 2027 dan presiden tiga periode," kata Luqman kepada wartawan, Rabu (6/4/2022).
Luqman menambahkan, perintah presiden tersebut bukan berarti hanya melarang bicara, tetapi juga harus dimaknai dihentikannya manuver-manuver dan mobilisasi dukungan dari elemen-elemen masyarakat guna mendukung penundaan pemilu, perpanjangan masa jabatan presiden 2027 dan presiden tiga periode. Dia sepakat bahwa menteri harus fokus mengatasi berbagai masalah yang menjerat rakyat.
"Mulai kenaikan harga bahan bakar dan bahan pokok pangan. Hidup rakyat makin sulit. Sangat tidak etis jika elit-elit malah sibuk bermanuver untuk melanggengkan kekuasaannya," ujarnya.
Sekretaris Gerakan Sosial dan Penanggulangan Bencana DPP PKB itu mengatakan ketegasan Presiden Jokowi tersebut sudah dinanti-nanti oleh rakyat. Ia berharap perintah Presiden Jokowi tersebut menjadi batu nisan dari kuburan wacana penundaan pemilu, perpanjangan masa jabatan presiden 2027 dan presiden tiga periode.
"Salah satu pekerjaan penting yang harus segera disiapkan adalah menyelesaikan pembahasan tahapan dan jadwal pemilu 2024 antara KPU, Kemendagri, DPR, Bawaslu dan DKPP," ungkapnya.
Selain itu, juga secepatnya memastikan adanya alokasi anggaran APBN yang mencukupi untuk kebutuhan pelaksanaan tahapan pemilu 2024 yang seharusnya dimulai bulan Juni 2022 ini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika