REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo memberi sinyal tindakan tegas kepada siapapun pejabat di jajarannya yang bermain dalam proyek Bendungan Bener, Purworejo. Peringatan ini disampaikan dia saat membuka rapat evaluasi terkait polemik pelaksanaan pembangunan Bendungan Bener di kompleks kantor gubernuran di Semarang, Senin (14/2/2022).
Rapat ini dihadiri oleh Kepala Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jawa Tengah, Kepala Balai Bear Wilayah Sungai (BBWS) Serayu Opak, serta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Jawa Tengah. Rapat evaluasi ini digelar setelah sehari sebelumnya Ganjar mendengarkan masukan maupun cerita dari warga Desa Wadas yang kontra terhadap adanya penambangan batuan andesit di desa mereka.
Ganjar menekankan agar semua jajarannya mau bekerja atas nama kepentingan bangsa dan negara, serta membuang jauh-jauh pemikiran yang berpotensi menyulitkan di lapangan. Apakah itu terkait dengan bisnis, kepentingan pribadi, dan sebagainya.
“Jangan ada yang bermain-main, ini bicara Merah Putih dan kita kontribusikan untuk masyarakat. Ingat saya serius soal ini,” kata dia.
Selain menekankan hal itu, Ganjar meminta para pihak untuk melakukan evaluasi.
Evaluasi fokus pada tiga hal, yakni evaluasi teknis terkait proyek pembangunan Bendungan Bener, terkait cara pendekatan kepada warga Desa Wadas, dan membuka lebar ruang dialog dengan warga yang masih menolak.
Ganjar megaku sudah membuktikan sendiri dan sambutan dari warga yang menolak pun cukup baik. Warga yang masih menolak bisa diajak berkomunikasi dengan baik dan intinya cara-cara pendekatannya harus dievaluasi.
“Pendekatan kepada masyarakat di sana harus dilakukan lebih lembut lagi dan jangan ada lagi pendekatan yang menggunakan dengan cara-cara represif, kecuali memang ada ancaman,” kata dia.
Gubernur juga menyampaikan, sejak awal sudah ada kesepakatan bahwa tidak boleh ada kekerasan. Sehingga kalau terjadi kekerasan beberapa waktu lalu, ia pun menyerahkan pada pihak kepolisian untuk melakukan evaluasi.
“Karena desain awalnya kami sepakat tidak ada kekerasan. Bahwa kemudian di lapangan terjadi, monggo Pak Kapolda melakukan evaluasi sendiri, sehingga nanti secara institusional kita bisa memberikan dukungan dengan baik,” kata dia.
Kepada BPN dan BBWS Serayu Opak, Ganjar juga minta lebih proaktif dalam penyelesaian problem proyek di Desa Wadas tersebut. Sejumlah hal teknis seperti pembayaran ganti rugi pada masyarakat yang sudah setuju, harus segera dilakukan agar masyarakat tenang.
Yang sudah setuju segera dibayarkan dan yang belum setuju tetap dihormati dan diajak bicara. “Termasuk bagaimana teknisnya, bagaimana kondisi pascaditambang, aspek lingkungan seperti apa dan lain sebagainya agar semua memahami,” kata dia.
Baca juga :
Ikuti Whatsapp Channel Republika
