Ahad 20 Feb 2022 19:49 WIB

Komnas HAM akan Terbitkan Hasil Penyelidikan Wadas Pekan Depan

Hasil penyelidikan Wadas oleh Komnas HAM juga akan disertai rekomendasi solusi

Rep: Rizky Suryarandika/ Red: Nashih Nashrullah
Warga kembali beraktivitas di Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah (Ilustrasi). Hasil penyelidikan Wadas oleh Komnas HAM juga akan disertai rekomendasi solusi
Foto: Wihdan Hidayat / Republika
Warga kembali beraktivitas di Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah (Ilustrasi). Hasil penyelidikan Wadas oleh Komnas HAM juga akan disertai rekomendasi solusi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) berencana merilis hasil penyelidikan insiden kekerasan di Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah pada pekan depan. Hasil penyelidikan ini nantinya memuat rekomendasi penyelesaian insiden kekerasan di Wadas.  

Komisioner Komnas HAM RI, Beka Ulung Hapsara, menyampaikan hingga saat ini pihaknya belum merampungkan hasil penyelidikan. 

Baca Juga

Beka dan timnya tercatat sudah mengadakan kunjungan ke Jawa Tengah pada 11-13 Februari guna merespons insiden Wadas. "Kami masih tetap dengan temuan awal karena kami masih menyelesaikan laporan," kata Beka kepada Republika.co.id, Ahad (20/2/2022). 

Temuan sementara yang diungkapkan Komnas HAM pekan lalu di antaranya kekerasan kepolisian benar-benar terjadi dan rencana penambangan batu andesit menimbulkan perpecahan di kalangan warga Wadas. 

Beka juga mendapati sempat ada sebagian warga Wadas yang tak pulang ke rumah masing-masing karena masih merasa ketakutan. "Kami masih menunggu keterangan keterangan tambahan dari para pihak. Jadi belum keluar (hasil penyelidikan). Mungkin pekan depan," ujar Beka.  

Selain itu, Komnas HAM sudah menyampaikan sejumlah rekomendasi terkait penyelesaian insiden Wadas pekan lalu. 

Salah satunya menyangkut penindakan terhadap aparat kepolisian yang melakukan kekerasan di Wadas. Namun Beka belum memperoleh informasi bahwa rekomendasi itu sudah dijalankan oleh Polda Jateng.  

"Kami sudah minta Kapolda jateng untuk beri sanksi. Kapolda minta Kabid Propam untuk penyelidikan dan penegakan sanksi internal. Tapi kami belum dapat perkembangannya. Mungkin nanti setelah kirim hasil laporan (penyelidikan) resmi ada info," ucap Beka. 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement