REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA—Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengaku saat ini pemerintah fokus menangani kemiskinan ekstrem untuk menyasar kelompok miskin di wilayah pesisir. Wapres menyebut, sebesar 69 persen kemiskinan di kabupaten dan kota yang masuk fokus penanganan kemiskinan ekstrem berada di wilayah pesisir.

"Kemiskinan ekstrem di 35 kabupaten tahun 2021, ternyata 24 kabupatennya atau 69 persennya termasuk wilayah pesisir yang kemarin kita tanggulangi di 2021 itu, itu datanya," kata Wapres saat memimpin Rapat Penanganan Kemiskinan Ekstrem di Wilayah Pesisir di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (21/12).

Ma’ruf Amin melanjutkan, begitu juga jumlah kabupaten kota penanganan kemiskinan ekstrem di 2022 mendatang. Ia menyebut, dari 212 kabupaten, 147 kabupaten juga berada di wilayah pesisir atau 69,34 persen. "Yang bukan pesisir 65 kabupaten/kota sama dengan 30,66 persen," ujar Wapres.

Namun, jika dibandingkan dari segi jumlah penduduk, justru berbanding terbalik dari segi wilayah. Kiai Ma'ruf menyebut, penduduk miskin ekstrem di wilayah pesisir sebanyak 1.297.538 atau 12,48 persen. Sementara, penduduk miskin ekstrem di wilayah bukan pesisirnya sebanyak 9.103,309 atau 87,5 persen.

"Jadi jumlah penduduknya berbanding terbalik tapi dari jumlah kabupaten kotanya itu yang pesisir, oleh karena itu nanti kita coba yang pesisir seperti apa penanggulangannya seperti apa," tegas Wapres.

Kiai Ma’ruf meminta program penanganan kemiskinan ekstrem pada 2022 bisa dilakukan lebih awal. Yakni pada kuartal pertama 2022. Wapres mengatakan, pemerintah menargetkan penyelesaian kemiskinan ekstrem di 212 kabupaten/kota pada 2022. Sementara sebelumnya di 2021, sudah ada 35 kabupaten/kota di tujuh provinsi yang juga menjadi target penanganan kemiskinan ekstrem.

Ikuti Whatsapp Channel Republika