Misi Jokowi Mengganti PNS dengan Robot Mulai Dieksekusi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa kali mengatakan bahwa PNS Eselon III dan IV akan diganti dengan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI), untuk mempercepat birokrasi. Misi itu ternyata sudah mulai diwujudkan.

Kepala Biro Hukum, Humas, dan Kerja Sama pada Badan Kepegawaian Negara (BKN), Satya Pratama, mengatakan, transformasi digital birokrasi itu sedang berlangsung sekarang. Digitalisasi dilakukan pada sektor layanan publik maupun pada manajemen PNS.

"Sebenarnya upaya digitalisasi telah dilaksanakan sejak beberapa tahun terakhir. Seiring dengan situasi yang tidak pasti dan kompleks plus pandemi Covid-19, maka transformasi tersebut dipercepat," kata Satya kepada Republika, Senin (29/11).

Satya menjelaskan, upaya transformasi digital birokrasi ini bisa terlihat dari jumlah PNS yang terus menurun. Mengutip buku statistik ASN per Juni 2021, jumlah PNS aktif tahun ini sebanyak 4.081.824 orang. Turun drastis jika dibandingkan tahun 2015 silam, yakni 4.593.604 orang.

Penurunan itu, kata Satya, terjadi karena jumlah rekrutmen PNS lebih kecil dibanding jumlah abdi negara yang pensiun setiap tahunnya. Adapun posisi atau jabatan yang kosong digantikan dengan penggunaan teknologi informasi (TI) dan digitalisasi pelayanan publik.

"Pekerjaan yang sifatnya administratif, rutinitas dan repetitif serta memiliki prosedur operasi standar yang jelas, menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat digantikan dengan teknologi," ungkap Satya.

Transformasi digital ini, kata dia, akan terus dilakukan. Tapi, bukan berarti semua PNS akan digantikan oleh robot cerdas. "Jadi ke depannya, formasi PNS akan tidak gemuk, karena penggunaan IT dan digitalisasi pelayanan publik ini," kata dia.

Ketika ditanya berapa jumlah PNS nantinya setelah transformasi digital ini rampung, Satya tak menyebutkan angka pastinya. Dia menyebut, jumlah PNS nantinya akan ditentukan oleh perencanaan di setiap kementerian/lembaga.

Rencana mengganti PNS dengan robot pertama kali disampaikan Jokowi pada November 2019. "Saya sudah perintahkan juga ke Menteri PAN (Pendayagunaan Aparatur Negara) agar birokrasi diganti dengan artificial intelligence, kalau diganti artificial intelligence birokrasi kita lebih cepat saya yakin itu," kata Jokowi di Jakarta, Kamis (28/11).

Berselang sekitar dua pekan, Jokowi kembali menyampaikan hal serupa. Eks Gubernur DKI Jakarta itu bilang, Indonesia butuh sistem birokrasi yang cepat, sederhana, dan tak bertele-tele. Dia pun yakin bahwa penggantian Eselon III dan IV dengan robot bukanlah sesuatu yang sulit dilakukan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika