REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, mengatakan, keterbatasan dana untuk menangani banjir memang dialami DKI Jakarta. Namun demikian, keterbatasan dana, diakuinya tidak hanya dialami DKI, melainkan juga semua provinsi di Indonesia.
“Sekalipun kalau teman-teman cek data APBD yang dianggarkan untuk pengendalian banjir itu, (DKI) termasuk yang paling tinggi se-Indonesia dibandingkan provinsi lain,” kata Riza saat ditemui di DPRD DKI Jakarta, Senin (8/11).
Dia menambahkan, pihaknya akan tetap berkomitmen menangani banjir DKI. Tetapi, terlepas dari banyaknya anggaran yang dialokasikan, katanya, penanganan banjir tetap membutuhkan waktu.
“Tidak bisa dalam satu atau tahun, atau satu hingga dua periode. Butuh waktu yang cukup ya,” jelas dia.
Ditanya berapa jumlah APBD DKI untuk penanganan banjir, Riza mengaku belum bisa menyebutkan angka rincinya. Tetapi, menurut Riza, anggaran khusus pembebasan lahan di DKI untuk periode ini lebih dari Rp 1,5 triliun. Bahkan, untuk waduk saja, disebutnya menelan biaya Rp 1,2 triliun.
“Jadi banyak sekali anggaran dan lain-lain saya tidak hafal detailnya. Sumur resapan saja kalau tidak salah tidak kurang sampai Rp 400 miliar ya,” kata Riza.
Angka tersebut, menurut Riza, merupakan angka yang luar biasa demi penanganan banjir. Oleh sebab itu, dirinya meminta agar masyarakat memberikan pihaknya waktu dan kesempatan untuk berkolaborasi dengan banyak pihak.
“Banjir ini tidak bisa parsial perlu penanganan program yang komprehensif dari seluruh wilayah,” tuturnya.
Baca juga : 22 Titik Banjir dan Longsor Terjadi di Depok
Ikuti Whatsapp Channel Republika