REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo menyampaikan, Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni tidak bisa disalahkan secara sepihak terkait kerusakan hutan di Indonesia. Hal itu merujuk penggundulan hutan di sejumlah wilayah di Pulau Sumatera, yang dituding memicu banjir bandang dan tanah longsor.

Firman mengingatkan, kerusakan ekologis terjadi jauh sebelum menteri yang menjabat saat ini mengemban tugasnya. Anggota Fraksi Golkar DPR itu pun membela Menteri Kehutanana (Menhut) Raja Juli Antoni ketika diminta tobat nasuha oleh Menko PM Abdul Muhaimin Iskandar.

"Pak Menteri (Raja Juli Antoni) ini cuci piring, makanya saya bela. Makanya waktu diminta tobat nasuha saya bela. Karena kejadian perusakan hutan ini, bukan satu tahun atau dua tahun. Setelah reformasi, hutan kita hancur," kata Firman di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (5/12/2025).

Penegasan itu sampaikan Firman dalam rapat kerja Komisi IV DPR bersama Menhut Raja Juli yang juga membahas soal bencana banjir dan longsor di beberapa daerah Menurut dia, persoalan kerusakan hutan di Indonesia bukanlah masalah yang muncul dalam satu atau dua tahun terakhir.

Melainkan akumulasi dari kebijakan dan praktik buruk yang berlangsung sejak era sebelumnya. Firman secara khusus menyoroti kebijakan reforma agraria yang menurutnya turut berkontribusi terhadap kerusakan kawasan hutan dan memperburuk risiko bencana. "Hentikan reforma agraria, ini juga salah satu penyebab kerusakan hutan kita," jelasnya.

Firman menggambarkan, betapa rentannya kondisi geologis sejumlah kawasan di Indonesia. Bahkan, ia mengaku, merasakan langsung risiko tersebut ketika melintasi wilayah rawan longsor.

"Saya miris pak, jangankan yang di Sumatera, bahkan kami yang duduk di ruangan ini kadang-kadang takut waktu lewat Puncak takut ada tanah longsor, mau lewat ke mana takut ada jalan tiba-tiba putus seperti yang di Aceh," ujar Firman.

Ikuti Whatsapp Channel Republika