REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Sekretaris Jenderal (Sekjend) DPP PKB, Luqman Hakim, menolak wacana tes PCR jadi syarat perjalanan seluruh moda transportasi. Luqman menyindir harga tes PCR Rp 300 ribu mungkin murah jika yang dipakai kemampuan seorang menteri.
"Duit segitu mah kecil untuk kantong menteri! Tapi bagi mayoritas rakyat pengguna transportasi publik, wow berharga itu duit Rp300 ribu. Apalagi pemerintah sudah berencana menjadikan tes PCR sebagai syarat seluruh moda transportasi. Pasti menambah beban rakyat," kata Luqman dalam keterangan tertulisnya kepada Republika.co.id, Rabu (27/10).
Luqman mempertanyakan alasan pemerintah mewajibkan PCR sebagai syarat perjalanan. Padahal menurut pendapat banyak ahli ada banyak alat deteksi covid-19 selain PCR.
"Banyak ahli yang berpendapat, untuk deteksi covid-19 bisa dipakai tes rapid antigen atau GeNose yang harganya jauh lebih murah dan terjangkau rakyat. Kalau ada yang murah, kenapa pemerintah memilih yang mahal? Tugas pemerintah bukan cari untung dengan berbisnis kepada rakyatnya sendiri!" tegasnya.
Menurutnya sudah saatnya pemerintah, dalam menangani pandemi Covid-19, lebih menunjukkan keberpihakannya kepada kebutuhan rakyat, dibandingkan kebutuhan para pebisnis tes PCR yang hanya mau cari untung sebesar-besarnya. Ia memperkirakan sudah banyak keuntungan yang sudah dikeruk dari bisnis tes PCR ini.
"Sudah berapa puluh juta kali konsumen memakai tes PCR selama hampir dua tahun pandemi berlangsung?" ungkapnya.
Ia meminta pemerintah lebih fokus mempercepat cakupan vaksinasi covid-19, agar target 208 juta penduduk tervaksin dua dosis dapat segera dicapai. Ia berharap apabila target ini tercapai dalam waktu dekat, terbentuknya kekebalan komunal akan segera terwujud.
"Dan pemulihan ekonomi nasional akan berjalan lebih cepat," tutur Wakil Ketua Komisi II DPR RI Fraksi PKB itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika