REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR Mulyanto menyayangkan pernyataan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas, ihwal Kementerian Agama merupakan hadiah negara untuk Nahdlatul Ulama (NU). Menurutnya, jangan sampai seorang Menteri Agama justru mengeluarkan sentimen yang mengarah pada perpecahan umat.
"Jangan malah membangun sentimen yang mengarah pada perpecahan umat. Ini kontraproduktif," ujar Mulyanto saat dihubungi, Senin (25/10).
Sebagai Menag, Yaqut seharusnya berdiri dalam upaya menyatukan umat beragama di Indonesia serta, membangun atmosfer yang kondusif untuk dapat menyelesaikan masalah kolektif sebagai umat dan bangsa. Mulyanto menyarankan Menag meminta maaf terkait pernyataannya tersebut.
"Menag harus minta maaf kepada umat Islam dan mencabut pernyataannya tersebut. Anggap saja keseleo lidah, lalu minta maaf. Insya Allah umat akan memaafkan," ujar Mulyanto.
Meski begitu, kata Mulyanto, pernyataan Yaqut membuatnya terkesan tak memahami sejarah Islam dan Kementerian Agama. Padahal kementerian tersebut tak menihilkan organisasi masyarakat keagamaan lain, seperti Masyumi, Muhammadiyah, Persis, dan Syarikat Islam.
"Menurut saya kurang tepat (pernyataan Kemenag hadiah untuk NU), walau acara internal untuk memotivasi SDM internal. Apalagi di era medsos yang serba terbuka," ujar Mulyanto.
Sebelumnya, Menag Yaqut Cholil Qoumas mengatakan, bicara tentang pesantren dan santri di Indonesia itu pasti terkait dengan Nahdlatul Ulama (NU). Dia berbagi pengalaman tentang perdebatan kecil di internal Kemenag.
Kemudian, perdebatan berkembang menjadi sejarah asal usul Kemenag. Dia menyebut, salah satu stafnya menyinggung sejarah jika berdirinya Kemenag merupakan hadiah pemerintah kepada umat Islam. Yaqut pun mengklarifikasi soal pernyataan Kemenag merupakan hadiah negara untuk umat Islam. Menurut dia, tidak tepat Kemenag diperuntukkan bagi umat Islam.
"Saya bantah, bukan. Kementerian Agama itu hadiah negara untuk NU, bukan untuk umat Islam secara umum, tapi spesifik untuk NU. Jadi wajar sekarang NU itu memanfaatkan banyak peluang yang ada di Kementerian Agama," ujar Yaqut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika