REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - - Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan, bahwa dirinya telah mengkaji keinginan rakyat pasca-1998. Kajian tersebut dilakukannya sebelum membentuk partai berlambang bintang mercy itu pada 9 September 2001. 

Pertama, rakyat Indonesia menginginkan keadilan yang sejati, termasuk dalam penegakan hukum dan juga keadilan sosial. Kedua, masyarakat menginginkan kesejahteraan dan ekonomi yang semakin baik. 

"Ekonomi tumbuh, tapi penghasilan mereka dan kesejahteraan mereka juga tumbuh. Kembali ke keadilan sosial atau social justice," ujar SBY dalam perayaan HUT ke-20 Partai Demokrat, Kamis (9/9). 

Ketiga, rakyat menginginkan negara yang aman dan damai. Dia mengingatkan, keadaan dan situasi Indonesia pasca-1998, kala negara mengalami instabilitas keamanan dan mengalami kerusuhan di banyak daerah. 

Terakhir, rakyat menginginkan demokrasi Indonesia yang tegak. Demokrasi yang tak hanya mengedepankan kebebasan dan hak asasi manusia (HAM), tapi juga kembali pada supremasi hukum dan konstitusionalisme. 

"Pemilihan umum yang jujur dan adil, kemudian check and balances antara lembaga-lembaga negara. Termasuk check and balances antara negara dengan rakyat, dan banyak sekali nilai-nilai universal demokrasi," ujar SBY. 

Selain itu, rakyat Indonesia menginginkan demokrasi yang berkeadaban. Bukan demokrasi liberal parlementer dan terpimpin dulu yang mengakibatkan negara gonjang-ganjing terus.

"Sebagai penggagas berdirinya Partai Demokrat, saya tuangkan juga dalam manifesto politik pada tahun itu (2001). Maka keempat hal itulah menjadi platform perjuangan Partai Demokrat ke depan," ujar Presiden ke-6 Republik Indonesia. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika