REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Demokrat mengkritisi tak transparannya hasil pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan partai koalisi pemerintahan di Istana. Sebab, hasil pertemuan yang disampaikan oleh elite partai koalisi pemerintahan berbeda-beda.

"Itu salah satu ketidaktransparansinya, seharusnya kalau menyangkut semua dibahas, disampaikan aja tidak apa-apa," ujar anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat, Syarief Hasan di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (2/9).

Pada pertemuan pertama dengan partai koalisi yang berada di parlemen, Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Johnny G Plate mengaku bahwa pertemuan tersebut tak membahas amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Namun pada pertemuan lain, Sekjen Partai Bulan Bintang (PBB) Afriansyah Ferry Noor mengatakan bahwa Jokowi menolak hal tersebut.

"Kita yang di luar koalisi sah-sah saja kalau memanggil partai koalisinya, tapi harus transparansi, apa sih yang dibahas. Kami menganggap Presiden ini Presiden kita semua, jadi harus transparan," katanya.

Bergabungnya Partai Amanat Nasional (PAN) juga ia hormati sebagai keputusan partai. Adapun Partai Demokrat tetap berkomitmen berada di luar koalisi, dalam memberikan masukan konstruktif ke pemerintah. 

"Posisi kami adalah kita mendukung pemerintah ini, kalau programnya betul-betul berpihak kepada rakyat. Dan program pemerintah kalau bagus kita dukung sampai 2024," ujar Wakil Ketua MPR itu. 

Diketahui, Presiden Jokowi mengundang tujuh ketua umum dan sekretaris jenderal partai koalisi di Istana pada Rabu (25/8). Sekretaris Jenderal Partai Nasdem, Johnny G Plate mengatakan, Jokowi menyampaikan lima hal dalam pertemuan tersebut. 

Pertama, perkembangan dan evaluasi penanganan Covid-19, lalu terkait ekonomi nasional. Ketiga adalah strategi ekonomi dan bisnis negara, selanjutnya membahas ketatanegaraan. Terakhir, soal ibukota negara. 

Adapun pada Rabu (1/9), Jokowi mengundang lima partai nonparlemen pendukung pemerintah ke Istana. Kelima partai tersebut antara lain Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Keadilan dan Persatuan (PKP), Perindo, dan Partai Hanura.

Sekjen Partai Bulan Bintang (PBB), Afriansyah Ferry Noor, mengatakan, ada tiga poin yang disampaikan Presiden Jokowi dalam pertemuan itu. Ia mengatakan, presiden menegaskan tidak akan mengajukan amendemen terbatas.

"Saya sebagai pemerintah tidak mau mengajukan, takutnya saya dituduh pengen tiga periode lah. Itu bahasa beliau (Jokowi)," ujar Ferry.

Ikuti Whatsapp Channel Republika