Rabu 21 Jul 2021 05:57 WIB

Ini Masalah Vaksinasi Covid-19 Versi Asosiasi Pemkot

Vaksin terbatas berbanding terbalik dengan antusiasme masyarakat ingin divaksinasi.

Wali Kota Bogor, yang juga Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), Bima Arya Sugiarto.
Foto: Prokopim Pemkot Bogor
Wali Kota Bogor, yang juga Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), Bima Arya Sugiarto.

REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) membahas kendala vaksinasi Covid-19 massal di kota-kota di seluruh Indonesia kepada pemerintah pusat. Apeksi juga memberikan usulan percepatan pelaksanaannya kepada pemerintah pusat. 

Beberapa persoalan yang disampaikan, di antaranya vaksinasi bagi orang usia lanjut (lansia), ketersediaan vaksin yang terbatas berbanding terbalik dengan antusiasme masyarakat yang ingin divaksinasi, sosialisasi kepada orang tua pelajar yang menjadi sasaran penerima vaksin, hingga ketersediaan tenaga kesehatan sebagai vaksinator. "Data capaian masing-masing target pelaksanaan vaksinasi di daerah juga menjadi keluhan para wali kota anggota Apeksi," kata Ketua Dewan Pengurus Apeksi, Bima Arya, di Kota Bogor, Selasa (20/7).

Baca Juga

Bima mengatakan kendala vaksinasi Covid-19 massal tersebut disampaikan oleh anggota, pengurus, hingga Dewan Pengawas Apeksi. Ia menjelaskan pada rapat koordinasi Apeksi secara virtual, Senin (19/7), dengan agenda percepatan vaksinasi, sejumlah anggota, pengurus, dan dewan pengawas mengemukakan persoalan yang terjadi di kota-kota yang dipimpin masing-masing.

Bima Arya menyarankan pemerintah kota menjalin kerja sama dengan Polri dan TNI untuk bersama-sama melaksanakan vaksinasi guna mendukung percepatan capaian target vaksinasi Covid-19. Ada juga pemerintah kota yang menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi yang memiliki institusi kesehatan untuk percepatan capaian vaksinasi. Koordinasi antarlembaga juga salah satu percepatan capaian target vaksinasi. 

Pada rapat koordinasi tersebut, Bima Arya mencatat ada empat poin kendala vaksinasi, yakni pencairan insentif bagi tenaga kesehatan, distribusi vaksin, kepastian ketersediaan vaksin, dan pendaftaran warga yang ingin divaksinasi. Bima Arya menyatakan akan segera menyampaikan semua masukan yang menjadi persoalan di daerah kepada pemerintah pusat.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement