REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Juru Bicara Menteri Pertahanan RI Dahnil Anzar Simanjuntak menyatakan, proyek pembelian alat utama sistem persenjataan (alutsista) nantinya tak akan membebani APBN. Apalagi, dia menyebut, proses pembelian alutsista itu masih dalam pembahasan.
Dahnil menegaskan, rencana pembelian alutsista itu tak akan mengganggu rencana belanja pemerintah lainnya. Sebab, dananya bersumber dari pinjaman luar negeri.
"Pembiayaan yang dibutuhkan masih dalam pembahasan dan bersumber dari Pinjaman Luar Negeri. Nilainya nanti dipastikan tidak akan membebani APBN, dalam arti, tidak akan mengurangi alokasi belanja lainnya dalam APBN yang menjadi prioritas pembangunan nasional," kata Dahnil dalam keterangan pers, Selasa (1/6).
Dahnil meyakini, pinjaman dalam rangka pembelian alutsista tak akan menyulitkan pemerintah. Alasannya, Karena pinjaman yang kemungkinan akan diberikan oleh beberapa negara ini diberikan dalam tenor yang panjang dan bunga sangat kecil.
"Serta proses pembayarannya menggunakan alokasi anggaran Kemhan yang setiap tahun yang memang sudah dialokasikan di APBN, dengan asumsi alokasi anggaran Kemhan di APBN konsisten sekitar 0,8 persen dari PDB selama 25 tahun ke depan," urai Dahnil.
Dahnil menerangkan, reorganisir belanja dan pembiayaan alpalhankam ini akan dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan melalui mekanisme belanja alpalhankam lima renstra dibelanjakan pada satu renstra pertama, yaitu 2020-2024. Dengan demikian, postur pertahanan ideal Indonesia bisa tercapai pada tahun 2025 atau 2026, dan postur ideal tersebut bertahan sampai 2044.
Dengan formula ini, pada tahun 2044 akan dimulai pembelanjaan baru untuk 25 tahun ke depan. Apabila dianologikan, formula belanja ini ibarat membangun rumah. "Kita membiayai pembangunan rumah dalam waktu tertentu kemudian jadi satu rumah yang ideal, bukan membangun secara mencicil pembangunannya, mulai dari jendelanya dulu, nanti ada duit lagi baru bangun pintunya dan seterusnya," ujar Dahnil.
Walau demikian, Dahnil menyampaikan, wacana pembelian alutsista ini masih terus dibahas. Sehingga segala isu yang beredar saat ini belum dapat dipastikan kebenarannya.
"Semua formula di atas yang masih dalam proses pembahasan bersama para pihak yang terkait. Bukan konsep yang sudah jadi dan siap diimplementasikan," ucap Dahnil.
Ikuti Whatsapp Channel Republika