REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPR Puan Maharani mengatakan, kebutuhan alat utama sistem senjata (alutsista) Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan sesuatu yang sangat penting. Karenanya, ia mendukung adanya pembaruan dan modernisasi alutsista.
"Tidak bisa jika pengadaan alutsista tak sesuai kebutuhan dan karakteristik wilayah negara,” ujar Puan lewat keterangan tertulisnya yang diterima Republika.co.id, Kamis (3/6).
Pemenuhan kebutuhan alutsista, kata Puan, harus menyesuaikan kebutuhan dan karakteristik negara. Tenggelamnya KRI-402 harus menjadi pengalaman bagi pemerintah Indonesia untuk lebih memperhatikan alutsista.
"Harus sesuai karakteristik, potensi ancaman, dan geopolitik,” ujar Puan.
Ia juga meminta agar pembelian alutsista selanjutnya bukan merupakan barang bekas. Kebijakan strategis pertahanan negara juga harus diarahkan pada pembangunan pertahanan maritim Indonesia.
“Maka pembangunan kekuatan TNI Angkatan Laut (AL) sebagai komponen utama pertahanan negara di laut adalah suatu kebutuhan dalam pembangunan pertahanan negara. Hal ini sekaligus sebagai salah satu komponen kekuatan maritim,” ujar Puan.
Sebelumnya, Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto mengungkapkan hasil rapatnya dengan Komisi I DPR pada Rabu (2/6). Prabowo mengakui dalam rapat tersebut ia diminta menjelaskan tentang rencana pemenuhan kebutuhan alat utama sistem persenjataan (alutsista).
"Saya diminta menjelaskan tentang konsep rencana induk ke depan. Kami sudah menyusun itu, ya, kami sering bahas, banyak pertanyaan," kata Prabowo usai rapat, Rabu (2/6).
Prabowo mengatakan, Kemenhan bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), masih menggodok rencana tersebut. Prabowo menganggap kebutuhan pengadaan alutsista saat ini mendesak.
"Sebagaimana diketahui banyak alutsista kita sudah tua, sudah saatnya memang mendesak harus diganti, kebutuhan-kebutuhan sangat penting dan kita siap menghadapi dinamika lingkungan strategis yang berkembang dengan sangat pesat," ujar dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika