4. Demokrat
Membahas Demokrat, Adi menyebut, ada perbedaan mencolok dari dualisme kepemimpinan Partai Demokrat dibanding partai-partai lainnya. "Kalau dulu terjadi konflik di partai, pasti ada dua gerbong Internal partai yang terbelah. Kalau Demokrat tidak," ujar dia Ahad (7/3).
Dia menegaskan, konflik Demokrat justru hadir dari mantan kader yang dipecat dan pihak eksternal lingkungan Istana, KSP Moeldoko yang menjadi Ketua Umum versi KLB.
Membahas nasib Partai Demokrat (PD) ke depannya, kata dia, akan tergantung dari recovery PD itu sendiri. Namun demikian, jika SK Menkumham untuk keabsahan partai ia sebut menguntungkan KLB Deli Serdang, alih-alih dari AHY, dipastikan Demokrat bisa menempuh jalur perlawanan lain melalui PTUN.
"Untuk menggugat keputusan Kemenkumham itu. Makanya, akan baik jika ke depannya, keabsahan partai politik tidak diberikan kepada Kemenkumham," ujar dia.
Dia menambahkan, SK Kemenkumham untuk keabsahan partai politik, dikhawatirkan juga menjadi bias dengan syarat kepentingan politik. Mengingat, lingkungan eksekutif, termasuk Menkumham biasanya diisi oleh orang-orang dari partai tertentu.
"Jadi keabsahan partai itu sebaiknya diberikan kepada KPU. Karena KPU itu kolektif dan bersifat independen, kerjanya juga bisa diaudit oleh dewan kehormatan DKPP," tambah Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
