Selasa 16 Feb 2021 17:04 WIB

Pemprov Banten Siapkan Insentif Bagi Satgas Covid-19 di 2021

Alokasi insentif bagi Satgas Covid-19 sesuai Surat Mendagri

Petugas melakukan tes usap antigen COVID-19 terhadap calon penumpang bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) di Terminal Pakupatan, Serang, Banten. Pemerintah Provinsi Banten mengalokasikan anggaran untuk insentif bagi Tim Penanganan COVID-19 atau Satgas Penanganan COVID-19. Pengalokasian anggaran itu sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri tentang Tambahan Penghasilan ASN.
Foto: Antara/Asep Fathulrahman
Petugas melakukan tes usap antigen COVID-19 terhadap calon penumpang bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) di Terminal Pakupatan, Serang, Banten. Pemerintah Provinsi Banten mengalokasikan anggaran untuk insentif bagi Tim Penanganan COVID-19 atau Satgas Penanganan COVID-19. Pengalokasian anggaran itu sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri tentang Tambahan Penghasilan ASN.

REPUBLIKA.CO.ID, SERANG -- Pemerintah Provinsi Banten mengalokasikan anggaran untuk insentif bagi Tim Penanganan COVID-19 atau Satgas Penanganan COVID-19. Pengalokasian anggaran itu sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri tentang Tambahan Penghasilan ASN.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemprov Banten, Rina Dewiyanti di Serang, Selasa (16/2), mengatakan sebagaimana diatur dalam Surat Mendagri Nomor 900/5663/SJ tentang Tambahan Penghasilan ASN Pemerintah Daerah Tahun 2021. Pemerintah Daerah boleh memberikan honor kepada para anggota Satgas.

Ia mengatakan dalam poin 3 Surat Mendagri tentang Tambahan Penghasilan ASN disebutkan, pertama, alokasi anggaran TPP sama dengan tahun anggaran sebelumnya. Kedua, alokasi anggaran TPP sebagaimana dimaksud huruf a, dapat melebihi alokasi anggaran TPP tahun sebelumnya, sepanjang merupakan hasil realokasi anggaran belanja pegawai dalam APBD Tahun Anggaran 2020 antara lain, honorarium, uang lembur, dan/atau kompensasi yang diatur lain dalam peraturan perundang-undangan yang diterima pegawai ASN pada Tahun Anggaran 2020.

"Dalam poin berikutnya juga disebutkan, pemberian TPP berdasarkan kriteria kondisi kerja kepada perangkat daerah yang terkait langsung dalam upaya pencegahan dan penanganan COVID-l9, meliputi SKPD yang melaksanakan urusan kesehatan, SKPD yang melaksanakan urusan pengawasan, SKPD yang melaksanakan urusan pengelolaan keuangan, SKPD yang melaksanakan urusan perencanaan daerah, SKPD yang melaksanakan urusan trantibumlinmas, dan SKPD lainnya sesuai dengan kebijakan Kepala Daerah," kata Rina.

 

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement