REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat militer dan intelijen, Susaningtyas Kertopati, menilai Kabareskrim Polri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo memenuhi syarat strategis sebagai Kapolri menggantikan Jenderal Pol Idham Azis. Masa pensiun Listyo yang panjang juga bukan sesuatu yang tidak bisa diatasinya.
"Menurut saya Komjen Listiyo Sigit Prabowo memenuhi syarat strategis sebagai Bhayangkara 1. Sikap rendah hati dan pandai mendengar yang dimilikinya akan banyak bermanfaat dalam pelaksanaan tugasnya sebagai TB1 (Kapolri)," kata Susaningtyas ketika dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (13/1).
Kabareskrim Polri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo resmi diajukan sebagai calon Kapolri tunggal oleh Presiden Jokowi berdasarkan Surat Presiden (Surpres) No. R-02/Pres/01/2021 yang disampaikan Menteri Sekretaris Negara Pratikno kepada Ketua DPR RI Puan Maharani, di parlemen, hari ini. Terpilihnya Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo yang berlatar belakang agama Nasrani akan memiliki nilai plus di mata dunia.
"Indonesia dengan Kebhinekaan Tunggal Ika-nya serta toleransi yang tinggi memiliki Kapolri yang justru bukan dari agama mayoritas," kata perempuan yang biasa disapa Nuning ini.
Namun, ada satu masalah dalam penunjukan Komjen Listyo sebagai calon Kapolri, yakni terkait masa pensiunnya yang masih panjang di 2027. Namun hal ini bisa diantisipasi ketika Listyo pandai merangkul senior dan juniornya.
Menurut dia, calon Kapolri ke depan harus profesional dan mengikuti tren kejahatan atau gangguan keamanan, serta memahami hukum serta regulasi. "Kejahatan dan gangguan keamanan kian hari kian canggih dan terus dimodifikasi, termasuk kejahatan jalanan. Kapolri harus mengikuti perkembangan ini. Syarat berikutnya, ia tidak berpolitik tapi paham perkembangan politik," ujar Nuning.
Calon Kapolri juga harus cepat tanggap terhadap fenomena yang dapat menimbulkan disintegrasi bangsa. Terutama, kelompok-kelompok, baik kanan maupun kiri, yang ingin mengganti ideologi dan bentuk negara.
Kemudian yang perlu dilakukan Kapolri baru adalah memahami ancaman keamanan dalam negeri serta efek-nya hingga luar negeri, memahami lingkungan strategis teritorial seperti bahaya terorisme, radikalisme, narkoba, kejahatan jalanan/kriminalitas.
Selain itu, tambah Nuning, seiring dengan perkembangan "internet of things" (IoT), prioritas Kapolri berikutnya adalah memperkuat Keamanan siber (cyber security). "Saat ini, peretasan ke Infrastruktur kritis, pencurian data strategis, spionase, propaganda di media sosial, terorisme dan berbagai ancaman siber lainnya sudah berlangsung di berbagai belahan dunia. Oleh karena itu, banyak negara tengah merumuskan strategi untuk menghadapi ancaman siber," tuturnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika