REPUBLIKA.CO.ID, oleh Flori Sidebang, Febryan A, Arie Lukihardianti, Sapto Andika Candra, Antara
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengingatkan ancaman sanksi denda bagi masyarakat yang menolak untuk menjalani tes cepat dan tes usap atau PCR. Wakil Gubernur yang akrab disapa Ariza itu menegaskan, Perda Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanganan Covid-19 mengatur denda bagi masyarakat yang menolak melakukan rangkaian tes kesehatan untuk mendeteksi penyebaran virus corona. Dendanya adalah sebesar Rp 5 juta.
"Terkait soal swab memang ada ketentuan di Perda tidak boleh menolak, termasuk divaksin juga ada peraturannya. Dendanya maksimal Rp 5 juta. Bahkan kalau ada tindakan kekerasan (dendanya) bisa sampai Rp 7 juta," kata Ariza di Mapolda Metro Jaya, Senin (23/11).
Ariza meminta kepada masyarakat yang pernah terlibat langsung dalam kerumunan massa dan berpotensi terjadinya penularan Covid-19 untuk dapat segera mengikuti tes kesehatan. Terutama kerumuanan massa yang terjadi di Petamburan, Jakarta Pusat, dan Tebet, Jakarta Selatan, beberapa waktu lalu.
"Kami dari Pemprov, Dinkes akan terus berupaya agar seluruh masyarakat yang ada dalam kerumunan yang berpotensi ada kejala terpapar virus corona kita akan minta tes," ujarnya.
Sebanyak 80 orang dipastikan positif Covid-19 akibat kerumunan massa di Petamburan dan Tebet. Jumlah kasus positif tersebut belum termasuk kegiatan Habib Rizieq Shihab di Megamendung, Bogor. Plt Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan, Budi Hidayat, mengatakan, hasil pemeriksaan tes PCR oleh Kemenkes terdapat 50 kasus positif Covid-19 di Tebet dan 30 kasus di Petamburan. Selain itu, data pemeriksaan tes PCR yang dilakukan di Labkesda Jabar hingga Sabtu (21/11) masih menunggu hasil 15 kasus yang berasal dari kerumunan yang terjadi di Megamendung.
Upaya untuk menekan laju kasus Covid-19 dengan melakukan pengetesan di kawasan Petamburan, khususnya, tidak mudah. Banyak warga Petamburan yang enggan menjalani tes Covid-19.
Keluarga Habib Rizieq Shihab juga belum ada yang mengikuti kegiatan rapid test massal gratis yang digelar Polda Metro Jaya bersama Kodam Jaya di kawasan Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat, sejak Ahad (22/11) kemarin. Hal ini disampaikan Kanit Patroli Polsek Tanah Abang Kompol Margiyono.
"Rapid test ini sudah kami laksanakan sejak kemarin (22/11) hingga besok (24/11). Sampai saat ini belum ada keluarga HRS yang datang ke lokasi rapid test," kata Margiyono di lokasi rapid test massal, Senin (23/11) pukul 12.30 WIB.
Hingga Senin siang, sebanyak 60 warga Petamburan mengikuti tes cepat. “Sampai dengan jam 12.00 siang tadi ada 60 orang yang ikut. Hari ini kita sediakan 200 alat tes cepat,” ujar Margiyono.
Sedangkan 79 warga telah menjalani tes cepat pada Ahad. Peserta tes cepat rata-rata adalah orang dewasa.
Kegiatan tes cepat juga dibarengi dengan aksi bakti sosial tiga rangkaian yakni penyemprotan dan pembagian sembako bagi yang ikut tes. “Sampai saat ini belum ada yang reaktif. Kalau ada yang kedapatan reaktif akan ditindaklanjuti dengan tes usap di mobil swab keliling,” ujar Margiyono. Penanganan warga yang terdampak Covid-19 diserahkan pada Puskesmas Tanah Abang untuk isolasi mandiri atau dirujuk ke rumah sakit.
Hari ini di Tebet, Polres Metro Jakarta Selatan menurunkan dua unit penyemprot air milik kepolisian (water canon) untuk melakukan penyemprotan disinfektan guna penanggulangan penularan Covid-19. Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Pol Budi Sartono menyebutkan ada dua mobil water canon dan satu unit mobil patroli yang dikerahkan untuk melakukan disinfeksi.
"Jadi dua unit water canon yang keliling semprot dan satu mobil patroli berisi personel yang akan melakukan penyemprotan secara manual," kata Kombes Budi. Ia mengatakan penyemprotan dimulai dari GOR Tebet Timur di Jalan Tebet Timur Dalam, tempat dilaksanakannya tes cepat kepada warga Tebet.
Selanjutnya mobil water canon berkeliling ke seluruh wilayah Tebet untuk melakukan disinfeksi di jalan-jalan yang dilintasinya hingga ke Jalan Abdullah Syafei tempat acara Maulid Nabi Muhammad SAW dilaksanakan. "Lokasi penyemprotan sampai ke tempat acara maulid dilaksanakan, nanti petugas yang bawa alat semprot portabel yang lakukan penyemprotan manual," ujarnya.
Pemerintah baik di tingkat pusat dan daerah didorong untuk lebih banyak melakukan pengetesan Covid-19. Karena, semakin banyak pengetesan akan lebih baik untuk menentukan kebijakan yang dijalankan dalam meredam penyebaran virus corona.
Menurut Epidemolog dari Universitas Padjadjaran, Panji Fortuna, pemerintah harus bisa melakukan tes lebih banyak dari arahan World Health Organization (WHO) atau Badan Kesehatan Dunia. WHO meminta agar pengetesan minimal satu persen dari jumlah penduduk.
"Saya rasa indikator WHO itu kan minimum, paling tidak harus segitu. Tapi kecukupannya tidak boleh sekadar dilihat dari indikator itu saja," ujar Panji, kepada wartawan akhir pekan ini.
Panji mengatakan, saat ini ada kemungkinan jumlah orang terpapar Covid-19 masih lebih tinggi dibandingkan yang didata pemerintah. Hal itu disebabkan pengetesan yang belum optimal.
Kondisi tersebut juga, kata dia, bisa dikarenakan pemerintah daerah belum mengetahui secara pasti kondisi di daerahnya. Sehingga kemampuan dalam mengidentifikasi kurang dan berdampak pada kondisi penyebaran virus yang kian meluas.
"Maka tracing atau pelacakan juga harus ditingkatkan. Kalau memang perlu dibatasi lagi kegiatan dengan PSBB. Langkahnya bisa dengan melakukan kombinasi antara identifikasi dengan PSBB," kata Panji.
Panji pun mengingatkan kepada pemerintah agar lebih cepat dalam menganalisa perkembangan kasus Covid-19. Ketika ada penambahan kasus di satu daerah, analisa harus cepat dilakukan dengan mencari sumber penyebaran tersebut. "Kalau cepat ketemu dari mana ada penambahan dan faktornya bisa langsung direkomendasikan untuk penanganannya," katanya.
Pada Senin (23/11), kasus positif Covid-19 di Indonesia mencapai lebih dari setengah juta. DKI Jakarta kembali menjadi provinsi dengan sumbangan kasus terbanyak yakni 1.009 orang. Jawa Tengah menyusul di posisi kedua dengan 1.005 kasus baru hari ini. Kemudian Jawa Barat dengan 602 kasus, Jawa Timur dengan 365 kasus, dan Kepulauan Riau dengan 273 kasus baru.
Pemerintah merilis ada penambahan kasus konfirmasi positif Covid-19 sebanyak 4.442 orang dalam 24 jam terakhir. Angka tersebut tak jauh berbeda dengan penambahan kasus dalam sepekan terakhir yang nyaris selalu di atas 4.000 orang setiap hari. Padahal, ada pola penurunan kapasitas pemeriksaan setiap akhir pekan.
Hari ini jumlah orang yang diperiksa 'hanya' 27.334 orang. Angka ini jauh di bawah kapasitas pemeriksaan tes pada pekan lalu, yang bahkan bisa menyentuh 41.222 orang pada Kamis (19/11). Sejak penambahan kasus harian kembali pecah rekor pada Jumat (13/11) dengan 5.444 orang, sampai hari ini tercatat hanya dua kali kasus baru harian di bawah angka 4.000.
Secara umum, grafik penambahan kasus baru Covid-19 kembali menanjak naik setelah libur panjang pada akhir Oktober. Padahal sejak pertengahan Oktober, trennya cenderung melandai.
Kasus sembuh juga dilaporkan meningkat. Dilaporkan ada 4.198 pasien Covid-19 yang dinyatakan sembuh hari ini. Sehingga jumlah kasus konfirmasi positif Covid-19 di Tanah Air resmi menyentuh 502.110 kasus atau lebih dari setengah juta orang. Angka ini didapat dalam kurun waktu lebih dari delapan bulan, sejak pertama kali kasus Covid-19 diumumkan di Indonesia awal Maret lalu.
Sementara kasus kematian dilaporkan bertambah 118 orang hari ini. Sehingga jumlah pasien yang meninggal dunia dengan status positif Covid-19 menjadi 16.002 orang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika