REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arsul Sani menegaskan bahwa PPP adalah partai kader. Sehingga pada pemilihan ketua umum partai yang akan digelar dalam Muktamar IX pada 18 sampai 21 Desember 2020, diutamakan dari internal partai.
“Kami sejak didirikan partainya, partai kader. Maka meskipun kami membuka pintu kepada semua orang untuk gabung PPP, tapi AD/ART kami mengatur untuk menjadi calon ketua umum harus jadi pengurus pusat PPP,” ujar Arsul di kantor DPP PPP, Jakarta, Senin (2/11).
Terkait isu yang menyebut Sandiaga Salahuddin Uno yang diinginkan maju sebagai calon ketua umum PPP, Arsul menyebut, hal tersebut akan terhalang AD/ART partai. Sehingga, majunya mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu dipastikan tak akan terealisasi.
“Harus jadi pengurus di tingkat pusat PPP, setelah itu di muktamar bisa jadi calon ketua umum. Supaya identitas PPP sebagai partai kader tidak hilang,” ujar Arsul.
Diketahui, sejumlah nama kader partai berlambang Ka’bah mencuat menjadi caketum. Beberapa di antaranya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Manoarfa, Wakil Ketua MPR Arsul Sani, Wagub Jateng Taj Yasin, Akhmad Muqqowam, dan Mardiono. Nama Sandiaga Uno dikabarkan diusulkan oleh sejumlah DPC PPP.
PPP sendiri akan menggelar Muktamar IX pada 18 hingga 21 Desember di Makassar, Sulawesi Selatan. Forum terbesar partai itu rencananya digelar secara fisik bagi para pengurus DPP atau mereka yang diutus oleh DPW dan DPC partai berlambang Ka’bah itu.
“Jadi semua harus berangkat ke lokasi muktamar, jadi sekali lagi harus berangkat ke lokasi muktamar. Jadi tidak ada itu muktamar virtual, yang ada muktamar sebagaimana mestinya,” ujar Ketua Steering Committee (SC) Muktamar IX PPP, Ermalena di kantor DPP PPP, Jakarta, Senin (2/11).
Hingga saat ini, diperkirakan ada sekira 1.200 peserta yang akan hadir langsung di lokasi Muktamar IX. Para pemilik hak suara untuk memilih ketua umum partai diwajibkan datang langsung ke Makassar.
“Muktamirin datang memberi hak bicara disana, memberi hak suara, memilih pimpinananya, dalam arti orang by orang. Setiap yang punya hak suara memberikan haknya di dalam acara yang kita laksanakan,” ujar Ermalena.
Meski diwajibkan hadir secara langsung, panitia dan peserta Muktamar IX diwajibkan menerapkan protokol pencegahan Covid-19, seperti memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Mereka juga diwajibkan untuk melakukan tes usap dan dinyatakan negatif sebelum berangkat ke Makassar.
“Hal yang menjadi perhatian SC dan OC adalah bahwa protokol kesehatan menjadi sebuah keharusan dilakukan oleh tidak hanya pelaksana, tetapi juga oleh para peserta,” ujar Ermalena.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
