REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kejaksaan Agung (Kejagung) menghargai hasil survei kepuasan publik yang menempatkan kinerja Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin sepanjang 2020 tak mencapai 50 persen. Kejaksaan Agung menyatakan hasil survei tersebut sebagai respons publik untuk kinerja yang lebih baik pada tahun mendatang.
“Saya kira, masyarakat bisa menilai khususnya dalam penanganan Tipikor (Tindak Pidana Korupsi) yang telah dilakukan Kejaksaan Agung dalam tahun 2020,” ujar Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Hari Setiyono lewat pesan singkatnya, Ahad (25/10).
Hari menerangkan masa pandemi Covid-19 telah ‘melumpuhkan’ sebagian sistem kerja. Namun, ia mengatakan, jaksa agung memastikan, agar penanganan kasus, terutama korupsi tertangani sampai tuntas.
Menurut Hari, pencapaian penanganan korupsi sepanjang masa pandemi, pun terbilang baik. “Kita hormati saja hasil surveinya. Barangkali, setiap lembaga-lembaga survei akan berbeda hasilnya. Tetapi, kami akan tetap ” terang Hari.
Yang pasti, ia mengatakan, penilaian publik atas kinerja kepemimpinan Kejagung, akan menjadi kritik untuk membuat lembaga penuntutan negara tersebut, menjadi semakin lebih baik. “Kami akan terus memperbaiki kinerja, dan meningkatkan pelayanan masyarakat yang lebih baik,” kata Hari menambahkan.
Sebelumnya, Indonesia Political Review (IPR) merilis hasil survei tingkat kepuasan publik atas kinerja pemerintahan, dan pemimpin kementerian lembaga kepresidenan 2020. Direktur Eksekutif IPR Ujang Komaruddin dalam rilisnya mengatakan, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin berada di peringkat ke-4 dengan tingkat kepuasan publik hanya 44,0 persen.
Angka kepuasan tersebut, lebih rendah dari tingkat kepuasan publik atas kinerja Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainuddin Amali yang berada di angka 44,8 persen di peringkat ke-3. Sementara di level puncak, Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto mendapatkan respons kepuasan publik tertinggi di angka 45,2 persen.
Adapun dua pejabat kementerian dan setingkat yang mendapatkan kepuasan publik terendah, yakni Sekretaris Kabinet (Setkab) Pramono Anung, dan Menteri Ketenegakerjaan (Menaker) Ida Fauziah. Dua menteri tersebut berada di angka hanya 34,0 dan 33,3 persen tingkat kepuasan publik.
Kepuasan publik atas kinerja Jaksa Agung Burhanuddin dan korpsnya tahun ini, sebetulnya menurun. Pada Desember 2019, Indobarometer juga pernah merilis hasil survei akhir tahun lalu.
Dikatakan dalam survei tersebut, tingkat kepercayaan, dan kepuasan publik terhadap Kejagung mencapai 52,9 persen, dengan tingkat ketidakpercayaan, dan angka ketidakpuasan sebesar 38,7 persen. Survei Indobarometer tersebut, menempatkan Kejagung sebagai lembaga hukum terpercaya ketiga setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Mahkamah Agung (MA).