REPUBLIKA.CO.ID, oleh Idealisa Masyrafina, Muhammad Nursyamsi, Adinda Pryanka, Antara
Subsidi gaji bagi pekerja dengan pendapatan di bawah Rp 5 juta akan segera dicairkan oleh pemerintah. Subsidi bagi UMKM juga kemarin diumumkan akan diberikan pemerintah. Bantuan produktif tersebut akan diberikan dalam jumlah Rp 2,4 juta bagi 12 juta pelaku usaha mikro.
Subsidi diberikan dengan tujuan menggerakkan perekonomian nasional. Harapannya penerima subsidi akan membelanjakan uangnya dan ekonomi bisa tidak terjerat resesi pada kuartal ketiga nanti.
Menurut Ekonom CORE, Pieter Abdullah, kedua subsidi ini tidak bisa diharapkan dapat mengerek pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi selama pandemi dipastikan akan tetap negatif.
"Bantuan-bantuan itu bukan untuk mengerek pertumbuhan ekonomi, tetapi untuk menjaga agar ekonomi kita tetap bertahan hidup di tengah pandemi. Jadi jangan mematuhi harapannya terlalu tinggi," kata Pieter kepada Republika.co.id, Kamis (13/8).
Meskipun tidak membuat pertumbuhan ekonomi dalam negeri melambung tinggi, kata Pieter, bantuan-bantuan kepada dunia usaha ini sangat penting dan tepat. Apalagi dengan minimnya permintaan saat ini, ekonomi telah mengalami deflasi.
Seperti diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan pada Juli 2020, Indonesia mengalami deflasi minus 0,1 persen (month to month). Sedangkan pertumbuhan ekonomi di kuartal II 2020 sebesar minus 5,32 persen.
"Subsidi itu penting, kita membutuhkan dunia usaha yang bisa bertahan hidup di tengah wabah untuk kita bisa pulih ketika nanti wabah berlalu," jelas Pieter.
Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Erick Thohir mengatakan pemerintah memberikan dua percepatan program yang diyakini bermanfaat untuk masyarakat akibat pandemi. Pertama, program subsidi gaji yang jumlahnya ditingkatkan dari 13,8 juta yang akan mendapatkan menjadi 15,7 juta orang.
Erick menyebut program ini mendapatkan respons yang baik. Sudah terdapat 7 juta pendaftar subsidi gaji. Data tersebut berasal dari BPJS Ketenagakerjaan yang disinkronisasi dengan data Kementerian Ketenagakerjaan.
"Insya Allah ini akan didistribusikan akhir bulan, tinggal tunggu arahan Bapak Presiden," ujar saat jumpa pers di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (13/8).
Erick menyampaikan bantuan yang diberikan kepada pekerja dengan gaji di bawah Rp 5 juta akan membantu para buruh yang juga mengalami terdampak pandemi. "Kalau kita bicara Rp 5 juta ke bawah, alhamdulillah buruh-buruh sekarang dapat juga yang selama ini mempertanyakan kebijakan atau kepentingan pemerintah kepada buruh, hari ini dilaksanakan banyak sekali buruh terbantu dengan program ini," lanjut Erick.
Selain itu, ucap Erick, pemerintah juga meluncurkan bantuan produktif untuk 12 juta usaha mikro. Tahap awal akan diberikan kepada 9,1 juta usaha mikro dengan nilai Rp 2,4 juta per usaha mikro. "Ini juga akan diluncurkan bulan ini," ungkap Erick.
Erick menambahkan, pemerintah juga tengah mematangkan skema bantuan subsidi pulsa kepada para dosen, guru, mahasiswa, dan murid. Hal ini masih dalam pembahasan antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kemenkominfo, dan juga Kemenkeu.
"Saya tidak akan menyampaikan sebelum ini disepakati bersama-sama karena komite ini tidak memegang uang dan programnya, tapi kita memastikan percepatan dukungan dan sinkronisasi," kata Erick menambahkan.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan meski ada kemungkinan resesi yang dihadapi Indonesia, tapi harus tetap optimistis pertumbuhan ekonomi akan kembali pulih. "Kemarin Pak Airlangga (Menko Perekonomian) sudah bicara terkait kemungkinan kita resesi. Kemungkinan itu ada saja, tapi kita juga optimis harus ada. Kalau sekarang kita minus 5,32 persen, sekarang kita kerja keras betul-betul supaya bisa nol atau 0,5 persen plus," katanya dalam Rakerkonas Apindo virtual.
Menurut Luhut, untuk mendorong pemulihan pertumbuhan ekonomi, pemerintah mendorong belanja pemerintah, memberikan stimulus serta mendukung terealisasinya investasi domestik.
Ia pun mendorong para pengusaha dalam negeri untuk tidak ragu menanamkan modalnya di Tanah Air.
"Teman-teman sekalian jangan ragu untuk investasi. Investasi saja. Kalau ada masalah beri tahu kita, kita pasti bantu," katanya.
Luhut pun mengaku masih percaya diri tren pemulihan ke depan akan lebih baik. Pasalnya, dari sisi investasi asing langsung (FDI), angkanya masih cukup tinggi. Ia juga menyebut salah satu investor bahkan telah mengumumkan investasi terbaru di bidang pengembangan baterai listrik senilai 2,6 miliar dolar AS.
"Jadi saya sangat confidence kita ini akan tetap makin baik ke depan. Kalau ada yang tidak confidence, saya kira itu mungkin agak sakit juga," katanya.
Luhut juga mengklaim rata-rata jumlah pasien Covid-19 yang sembuh telah mencapai 65 persen. Tingkat kesembuhan di Bali, yang baru-baru ini kembali dibuka pariwisatanya, bahkan disebutnya telah mencapai 85 persen.
"Fatality rate sudah turun ke 4,5 persen. Saya lihat ini angkanya bagus," katanya yang percaya pemulihan ekonomi dan penanganan pandemi harus dilakukan beriringan.
Untuk menghindari resesi Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Iskandar Simorangkir memastikan, konsumsi pemerintah akan terus didorong pada kuartal ketiga. Pasalnya, konsumsi rumah tangga yang selama ini menjadi tumpuan ekonomi Indonesia diprediksi masih terus tertekan.
Iskandar menjelaskan, kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) membuat aktivitas masyarakat terganggu dan menyebabkan komponen konsumsi rumah tangga tumbuh negatif minus 5,51 persen pada kuartal kedua 2020. Hal ini juga yang menyebabkan perekonomian Indonesia pada periode yang sama menyusut minus 5,32 persen.
"Kita lihat konsumsinya anjlok. Konsumsi pemerintah masih anjlok jadi kita dorong konsumsi pemerintah agar bisa lebih tinggi sehingga tidak terjadi resesi," ujarnya.
Selain penurunan konsumsi rumah tangga, Iskandar menuturkan, belanja pemerintah yang tidak maksimal menjadi penyebab lain ekonomi nasional turun pada kuartal kedua. BPS mencatat, konsumsi pemerintah mengalami kontraksi minus 6,9 persen pada periode April sampai Juni.
Konsumsi pemerintah terkontraksi seiring dengan realisasi belanja barang dan jasa yang turun seiring adanya penundaan kegiatan K/L. Di sisi lain, penurunan konsumsi pemerintah juga dikarenakan perubahan kebijakan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) yang tidak memasukkan pejabat negara serta eselon I dan II sebagai penerima.
Dalam 'berbelanja', Iskandar menjelaskan, pemerintah akan menyeimbangkan antara bidang kesehatan dengan ekonomi. Dua hal ini, katanya, merupakan aspek yang tidak dapat dipisahkan dalam krisis kesehatan saat ini.
Iskandar menuturkan, pemerintah tidak dapat menjadikan bidang kesehatan sebagai prioritas satu-satunya. Sebab, apabila ekonomi hancur, dampaknya akan terjadi kelaparan, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sampai menimbulkan kegaduhan sosial yang besar di masyarakat.
Di sisi lain, sektor ekonomi tidak bisa menjadi satu-satunya fokus pemerintah karena akan menimbulkan gelombang kasus penyebaran Covid-19 yang tinggi.
Saat ini, Iskandar menggambarkan, pemerintah sedang ‘bermain’ rem dan gas. "Ini perlu diseimbangkan kesehatan dan kesejahteraan sehingga pemerintah mendorong keduanya dengan menganggarkan kesehatan dan menjaga ekonomi tetap tumbuh," ucapnya.
Fokus serupa juga disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Ia mengatakan, Presiden Joko Widodo telah memberikan instruksi agar Kementerian/ Lembaga (K/L) memacu belanja pada kuartal ketiga untuk mengungkit perekonomian.
Airlangga menuturkan, dibutuhkan pendorong agar ekonomi bisa kembali ke zona positif, yang dalam hal ini adalah belanja pemerintah. "Bapak Presiden mendorong belanja di setiap kementerian dipacu, karena kalau ini dipacu, kita harapkan bisa masuk ke jalur positif," tuturnya saat memberikan sambutan di acara Rapat Kerja dan Konsultasi Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia (Rakerkonas Apindo) 2020 secara virtual, Rabu (12/8).
Ikuti Whatsapp Channel Republika