Sabtu 30 May 2020 20:37 WIB

Kisruh Risma vs Pemprov Jatim, PDIP: Kedepankan Musyawarah

PDIP tanggapi polemik penanganan Covid-19 antara Pemprov Jatim dengan Pemkot Surabaya

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto
Foto: Antara/M Risyal Hidayat
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) meminta semua pihak mengedepankan gotong royong dalam mengatasi pandemi Covid-19. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto meminta semua pihak mengutamakan kepentingan untuk rakyat.

"Dalam situasi yang tidak mudah seperti ini, musyawarah, gotong royong, kemanusiaan, serta keberpihakan bagi rakyat harus dikedepankan," ujar Hasto, Sabtu (30/5) malam.

Baca Juga

Hasto juga menyoroti polemik penanganan Covid-19 antara Pemerintah Provinsi Jatim dan Pemkot Surabaya, bahkan pada Jumat (29/5), sempat viral kemarahan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini terkait mobil laboratorium PCR bantuan dari BNPB. Tri Rismaharini sebelumnya menyesalkan dua mobil laboratorium PCR yang sedianya diperbantukan khusus untuk Kota Surabaya, ternyata dialihkan ke daerah lain oleh Gugus Tugas Covid-19 Jawa Timur.

Padahal, Risma mengaku sendiri yang mengajukan permohonan ke Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo. Namun, Koordinator Rumpun Kuratif Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Jatim dr Joni Wahyuhadi menyebut ada miskomunikasi terkait permohonan peminjaman mobil PCR yang terjadi di Surabaya.

Di sisi lain, Hasto menyerukan semangat kegotongroyongan baik masyarakat maupun pemimpin daerah dalam menanggulangi pandemik Covid-19 yang terjadi di Tanah Air.

Terhadap seluruh kepala daerah yang berasal dari PDI Perjuangan, kata dia, wajib mengedepankan kepentingan rakyat, tanpa membeda-bedakan pilihan politik warganya, dan juga tidak boleh diskriminasi atas SARA.

"Semua harus kedepankan kerja gotong royong untuk kemanusiaan. Kini saatnya terus kembangkan semangat kerja sama," ujar Hasto.

PDI Perjuangan, lanjut dia, akan terus mengambil langkah inisiatif dengan gerakan gotong royong, mulai struktur Partai, kepala daerah dan wakil kepala daerah serta Pimpinan DPRD asal partainya membantu rakyat melalui kebijakan relokasi anggaran.

"Termasuk bantuan jamu dan obat-obatan, alat pelindung diri, disinfektan, juga mendorong gerakan menanam tanaman yang bisa dimakan," katanya.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement