REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah tidak membuat opsi lain terkait nasib warga megara Indonesia (WNI) yang menjadi foreigner terrorist fighters (FTF), termasuk proses hukumnya. Itu karena mereka telah membakar paspor dan tidak mengakui Indonesia sebagai kewarganegaraannya.
"Ndak ada, wong mereka pergi dari sini mau diapain? Kita tidak tahu mereka siapanya," ujar Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, di kantornya, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (12/2).
Menurut Mahfud, mereka tidak melapor kepada pemerintah Indonesia. Pemerintah mendapatkan informasi tentang keberadaan mereka dari laporan-laporan temuan yang diberikan oleh otoritas maupun lembaga internasional terkait.
"Mereka kan tidak lapor, hanya ditemukan oleh orang luar, yang menemukan kan CIA, ICRC, ini ada orang Indonesia. Kita juga ndak tahu apanya. Paspornya sudah dibakar, terus mau diapain?" kata dia.
Ia menjelaskan, tim verifikasi dari pemerintah Indonesia tidak dapat bertemu dengan mereka. Bukan karena tidak diperbolehkan oleh otoritas terkait, tapi karena para FTF itu yang mengindar dari pemerintah Indonesia dan mereka tak pernah menampakan diri.
"Mereka kan ndak pernah menampkan diri. Paspornya dibakar. Itu kan hanya laporan. Bahwa ada itu. Lalu ada isu-isu mereka ingin pulang. Siapa? Ndak ada. Minta pulang ke siapa? Itu laporan kok," jelas dia.
Mahfud juga mengatakan, orang-orang yang menjadi teroris tidak akan dipulangkan oleh pemerintah. Keberadaan mereka dinilai dapat membahayakan masyarakat. Terlebih, mereka sudah membakar paspor dan tidak mengakui diri sebagai WNI lagi.
"Kalau teroris pasti tidaklah. Yang sudah gabung dengan teroris mau dipulangkan untuk apa, malah kamu nanti yang berbahaya di sini," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
