REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Jelang masa pemilihan dua calon wakil gubernur (cawagub) DKI Jakarta, yakni Nurmansjah Lubis dan Ahmad Riza Patria, muncul desakan uji kelayakan kedua calon. Desakan uji publik atau kompetensi ini bentuk kelayakan calon untuk dipilih atau dilihat kemampuannya oleh warga Jakarta.
Pengamat politik dan Direktur IndoStrategi Arif Nurul Imam menilai wacana uji kelayakan cawagub DKI Jakarta patut didukung dan di implementasikan. Wacana ini, menurut Arif, dapat menjadi alat ukur siapa yang paling memahami persoalan dan tantangan Jakarta.
"Wacana mengenai digelar debat publik perlu didukung, karena dengan debat publik bisa mengetahui sejauhmana derajat pemahaman cawagub DKI Jakarta dalam melihat persoalan dan tantangan Jakarta," kata Arif, Kamis (6/2).
Menurut Arif, kompleksitas persoalan Jakarta mesti dipahami oleh cawagub sehingga ketika terpilih tidak membuang waktu lagi untuk mempelajari. Pemahaman dan kedalaman mengenai persoalan tentu perlu di uji publik.
Ia berharap debat terbuka dapat mengundang akademisi hingga aktivis dari berbagai bidang serta warga. Komponen masyarakat yang hadir diharapkan dapat memberikan masukan dan kritik mengenai pembangunan dan kepemimpinan Jakarta. Selain itu, kata Arif, dengan adanya debat publik, masyarakat juga mendapatkan edukasi politik, bukan sekadar politik perebutan kekuasaan belaka.
"Uji publik juga memiliki fungsi sebagai pendidikan politik warga, sehingga warga bisa mengetahui mengenai gagasan dan ide terobosan cawagub," ujarnya.
Sebelumnya kedua cawagub dari PKS dan Gerindra ini kian intensif melakukan pendekatan kepada partai politik dengan melanjutkan silaturahim ke sejumlah fraksi di DPRD DKI Jakarta. Kedua cawagub ini telah mengunjungi beberapa fraksi di DPR DKI Jakarta, sebagai bentuk silaturahim menjalin komunikasi awal ke fraksi-fraksi.
Usulan uji publik sempat diusulkan oleh Ketua Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Ahmad Idris. menilai safari politik dua cawagub, perlu tapi bukan jaminan pasti dipilih. Menurutnya yang penting adalah kapasitas dan kapasilitas dari dua cawagub tersebut. Sebab, menurut Idris, dua nama Cawagub DKI Jakarta ini harus bisa melengkapi, atau menjadi jalan keluar dari kekurangan yang dimiliki Gubernur DKI Jakarta saat ini.
Karena itulah, menurutnya, PSI mengusulkan perlunya dilakukan uji publik terhadap dua cawagub ini. "Kalau pertimbangan kami adalah harus ada proses yang terbuka, yaitu uji publik (public hearing), bahkan jika perlu disiarkan di TV nasional," ujar Idris.
Diakui dia, secara kapasitas dan kapabilitas mungkin dua cawagub yang diusulkan oleh PKS dan Gerindra ini sudah memenuhi syarat. Karena ia yakin dua nama tersebut mempunyai pengalaman dalam berorganisasi dan kepartaian. Namun untuk persoalan penanganan problem kota Jakarta, menurutnya publik harus mendengarkan suara dari dua kandidat cawagub ini.
"Perlu uji publik, ada public hearing. Kedua calon duduk bersama ada sesi pertanyaan mendalami kompetensi dan komitmen mereka tentang pembangunan Jakarta," ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika