REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah membuka 152.250 formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2019. Formasi CPNS ini terbagi untuk 67 kementerian/lembaga dan 461 pemerintah daerah. Pendaftarannya akan dimulai tanggal 11 November 2019.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, di Jakarta, Senin (4/11), 152.250 formasi CPNS itu dibagi masing-masing 37.425 formasi untuk kementerian/lembaga, dan 114.861 formasi untuk pemerintah daerah. Deputi bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB Setiawan Wangsaatmaja mengatakan jenis formasi yang dibuka tahun ini terdiri dari formasi umum dan formasi khusus.

"Formasi khusus itu antara lain untuk lulusan cumlaude, diaspora, putra dan putri asal Papua dan Papua Barat, penyandang disabilitas, dan formasi lain yang sifatnya strategis," kata Setiawan.

Dia mengatakan secara sektoral, pemerintah juga telah menetapkan jumlah formasi CPNS 2019. Pada bidang pendidikan, formasi yang disiapkan sebanyak 65.397, pada bidang kesehatan sebanyak 34.038 formasi. Sedangkan untuk jabatan fungsional, disiapkan formasi sebanyak 31.912 dan pelaksana teknis dibuka 20.903 formasi.

Berikut detail 37.425 formasi CPNS 2019.

1. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (60 formasi)

2. Kementerian Koordinator Bidang Perekenomian (67 formasi)

3. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (77 formasi)

4. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (72 formasi)

5. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (98 formasi)

6. Kementerian Badan Usaha Milik Negara (25 formasi)

7. Kementerian Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan anak (25 formasi)

8. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (140 formasi)

9. Kementerian Pemuda dan Olahraga (11)

10. Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi (230 formasi)

11. Kementerian Dalam Negeri (370 formasi)

12. Kementerian Luar Negeri (138 formasi)

13. Kementerian Pertahanan (552 formasi)

14. Kementerian Hukum Dan Ham (4.598 formasi)

15. Kementerian Keuangan (202 formasi)

16. Kementerian Pertanian (520 formasi)

17. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (187 formasi)

18. Kementerian Perhubungan (1.244 formasi)

19. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (plus formasi Dikti) (2.196 formasi)

20. Kementerian Kesehatan (2.205 formasi)

21. Kementerian Agama (5.815 formasi)

22. Kementerian Tenaga Kerja (416 formasi)

23. Kementerian Sosial (117 formasi)

24. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (705 formasi)

25. Kementerian Kelautan dan Perikanan (399 formasi)

26. Kementerian Komunikasi dan Informatika (581 formasi)

27. Kementerian Perdagangan (222 formasi)

28. Kementerian Perindustrian (359 formasi)

29. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (1.180 formasi)

30. Kementerian Pariwisata (202 formasi)

31. Kementerian Riset dan Teknologi (11 formasi)

32. Kementerian Sekretariat Negara/ Sekretariat Kabinet (90 formasi)

33. Kejaksaan Agung RI (5.203 formasi)

34. Badan Inteljen Negara (721 formasi)

35. Sekretariat Jenderal MPR (21 formasi)

36. Sekretariat Jendral DPR (59 formasi)

37. Sekretariat Mahkamah Agung (2.104 formasi)

38. Sekretariat Jendral BPK (348 formasi)

39. Badan Kepegawaian Negara (180 formasi)

40. Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional (131 formasi)

41. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (170 formasi)

42. Badan Tenaga Nuklir Nasional (156 formasi)

43. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS (209 formasi)

44. Arsip Nasional RI (71 formasi)

45. Badan Informasi Geospasial (48 formasi)

46. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (282 formasi)

47. Badan Koordinasi Penanaman Modal (19 formasi)

48. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (300 formasi)

49. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (160 formasi)

50. Kementerian Agraria dan Tata Ruang (727 formasi)

51. Perpustakaan Nasional (57 formasi)

52. Badan Pengawas Tenaga Nuklir (41 formasi)

53. Badan Pengawasan Obat dan Makanan (277 formasi)

54. Lembaga Ketahanan Nasional (42 formasi)

55. Kepolisian Negara RI (554 formasi)

56. Badan Narkotika Nasional (154 formasi)

57. Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (716 formasi)

58. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (93 formasi)

59. Sekretariat Komisi Nasional HAM (15 formasi)

60. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (143 formasi)

61. Badan Keamanan Laut (171 formasi)

62. Badan SAR Nasional (391 formasi)

63. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (139 formasi)

64. Komisi Ombusman (91 formasi)

65. Badan Nasional Penanggulangan Teroris (139 formasi)

66. Badan Pengawas Pemilu (319 formasi)

67. Badan Pembina Ideologi Pancasila (60 formasi)

Ikuti Whatsapp Channel Republika