REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PBB mengaku tak pernah menyampaikan keluhan terkait formasi kabinet yang dibuat presiden Joko Widodo. PBB sadar tak ada kader yang didudukkan di jabatan menteri maupun wakil menteri.
"Saya pastikan bahwa PBB dan Ketua Umum tidak pernah Mengeluh atau kecewa karena tidak ada dalam struktur Kabinet saat ini," kata Ketua DPP PBB Sukmo Harsono saat dikonfirmasi, Selasa (29/10).
Pernyataan ini disampaikan Sukmo terkait adanya pernyataan dari PPP yang menyebut partai-partai yang belum mendapat jatah menteri maupun wakil menteri, menyampaikan keluhan dalam rapat antarsekretaris jenderal. Sukmo membantah pernyataan tersebut.
Sukmo menegasakan, sejak awal dukungan Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra telah bekerja selaku ketua tim hukum. "Kami berjuang untuk Pak Jokowi periode kedua karena semata melihat pak Jokowi dan Kiai Makruf Amin adalah pasangan yang pas untuk bangsa dan umat Islam," ujar dia.
Terkait pernyataan PPP sendiri, PBB menghargai bila PPP memang turut bersuara pada Presiden Joko Widodo agar memberikan kesempatan buat PBB, sebagai bentuk konsolidasi. Namun, Sukmo menegaskan, Presiden tak semestinya didorong-doromg.
"Jika saat ini PPP berusaha memberi empati dengan cara membantu membicarakan pada Pak Presiden ya itu bentuk solidaritas koalisi saya sampaikan terima kasih," ujar Sukmo.
Namun ia kembali mengingatkan, tidak baik mendesak desak Presiden soal bagi-bagi jabatan.
Sebelumnya, Wakil Sekjen PPP Ahmad Baidowi meyakini tiga partai pendukung Joko Widodo (Jokowi) yang belum mendapatkan pos menteri maupun wakil menteri bakal mendapatkan posisi tertentu. Tiga partai itu yakni PBB, Hanura dan PKPI.
"Kalaupun belum masuk ke kabinet, kalau memang Pak Jokowi nanti mengakomodir, toh masih ada tempat yang lain," kata pria yang kerap disapa Awi itu saat ditemui di Kompleks Parlemen RI, Jakarta, Senin (28/10) malam.
Baidowi mengatakan, keresahan partai pendukung yang tak mendapatkan kursi itu telah disampaikan dalam pertemuan antarsekretaris jenderal partai pendukung Jokowi. Partai-partai itu bahkan, kata Awi, menyampaikan secara langsung pada Sekjen PPP.
"Dan itu sudah tersampaikan, sepertinya tinggal waktu saja. Toh pos-pos itu tidak hanya di kabinet masih ada tempat-tempat lain, tapi sekali itu kewenangan pak Jokowi," kata Awi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika