REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyepakati amandemen Undang-Undang Dasar 1945 bersifat menyeluruh. Sifat menyeluruh ini terkait dengan tata kelola negara serta tantangan masa kini dan masa depan.

"Kedua pemimpin partai politik sepakat bahwa amandemen Undang-undang Dasar 1945 sebaiknya bersifat menyeluruh yang menyangkut kebutuhan tata kelola negara sehubungan dengan tantangan kekinian dan masa depan kehidupan berbangsa yang lebih baik," ujar Sekretaris Jenderal Partai Nasdem, Johnny G Plate di Jakarta, Ahad (13/10).

Surya Paloh menjelaskan dirinya dan Prabowo Subianto ingin amandemen UUD 1945 tidak terbatas menghidupkan kembali GBHN. Salah satu hal yang disinggung oleh Surya Paloh, yakni penyelenggaraan pemilihan umum.

"Banyak hal masalahnya, misalnya katakan pemilu serempak. Rumusan masalah konstitusi berdasarkan tafsiran dari pada UUD. Kita pikirkan bersama harus lanjut 5 tahun ke depan pemilu serentak, atau kembali berpisah, pemilu legislatifnya, pilpresnya," ujar Surya Paloh.

Pada pertemuan itu, kedua tokoh politik juga sepakat memperbaiki citra partai politik dan melakukan segala hal yang dianggap perlu untuk mencegah dan melawan segala tindakan radikalisme. Dalam pertemuan tersebut, Surya menyebut mereka berdua tak membahas soal kabinet Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

"Sejujurnya tidak ada (pembicaraan soal kabinet), apa hal yang paling banyak dibicarakan adalah menjaga keutuhan bangsa. Kita sepakat untuk mementingkan kepentingan nasional," ujar Surya.

Ia juga menegaskan hubungannya dengan Prabowo selama ini sangat baik. Kontestasi pemilihan umum (Pemilu) 2019, ia mengatakan, tak menghalangi komunikasi antara keduanya.

"Jadi saya sudah katakan berkali-kali, kita dengan tegas apa saja yang bisa memperkuat bangsa kita akan mendukung. Ini semua demi kepentingan rakyat," ujar Surya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika