REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Hasil sigi Lembaga Survei KedaiKOPI menunjukkan lebih banyak responden yang menyatakan ketidaksetujuannya terhadap pemindahan ibu kota. Mayoritas responden dari DKI Jakarta menyatakan tidak setuju dengan rencana tersebut.
"Penduduk DKI Jakarta tentu saja yang paling terdampak dari rencana perpindahan ini, tidak mengherankan jika mereka paling banyak yang tidak setuju," ujar Direktur Eksekutif KedaiKOPI, Kunto Wibowo melalui keterangan persnya, Senin (27/8).
Kunto mengatakan, hasil sigi Lembaga Survei KedaiKOPI menunjukkan, 39,8 persen responden menyatakan ketidaksetujuannya terhadap perpindahan ibu kota. Sedangkan yang setuju sebesar 35,6 persen dan 24,6 persen memilih untuk tidak beropini.
Di dalam survei yang dilakukan pada 14 hingga 21 Agustus 2019 itu juga ditemukan, 95,7 persen responden yang berasal dari DKI Jakarta mengekspresikan ketidaksetujuannya terhadap kepindahan ibu kota. Kunto menyebutkan, ada beberapa hal yang memicu reaksi negatif dari penduduk Jakarta terkait rencana tersebut.
"Belum adanya kejelasan tentang apa yang akan terjadi di DKI Jakarta setelah perpindahan ibu kota dan minimnya informasi tentang usaha pemerintah untuk meminimalisir dampak negatif kepindahan Ibu kota dari Jakarta," jelasnya.
Sementara itu, 48,1 persen responden dari pulau Kalimantan menyatakan setuju terhadap rencana pemindahan ibu kota. Responden dari pulau Sulawesi memiliki persentase terbesar untuk persetujuan terhadap rencana pindahnya ibu kota dengan 68,1 persen sepakat ibu kota pindah.
Survei kepindahan ibu kota ini dilakukan pada tanggal 14-21 Agustus 2019 di 34 provinsi di seluruh Indonesia. 1.200 responden diwawancarai secara tatap muka dengan metode pencuplikan multi stage random sampling. Margin of error survei ini adalah kurang lebih 2,83 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Survei ini didanai secara swadaya oleh Lembaga Survei KedaiKOPI.
Sebelumnya,Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi memilih Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) sebagai lokasi ibu kota baru Indonesia. Ibu kota baru yang dipilih berlokasi di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kertanegera, Kalimantan Timur. Jokowi menyampaikan, kajian soal pemindahan ibu kota baru sudah dilakukan secara mendalam sejak tiga tahun lalu.
Dalam konferensi pers di Istana Negara, Senin (26/8), Presiden menyampaikan sejumlah pertimbangan menjadi alasan di balik terpilihnya Kaltim sebagai lokasi ibu kota baru. Alasan di balik pemindahan ibu kota baru ini, ujar Jokowi, antara lain minimnya risiko bencana di Kaltim, termasuk gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan, hingga tanah longsor.
"Alasan kedua, lokasi strategis berada di tengah-tengah Indonesia. Ketiga, berdekatan dengan wilayah perkotaan yang berkembang, yakni Balikpapan dan Samarinda," jelas Jokowi, Senin (26/8).
Jokowi juga menyatakan, kawasan di antara Penajam Paser Utara dan Kutai Kertanegara dipilih karena sudah memiliki infrastruktur lengkap dan tersedia 180 hektare lahan yang sudah dimiliki pemerintah. Sementara itu, Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor menyambut baik keputusan Presiden untuk memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan Timur.
Menurut dia, kajian soal pemindahan ibu kota sebetulnya sudah matang dan mengerucut pada kawasan di Kabupaten Kutai Kartanegara yang menyambung ke Kabupaten Penajam Paser Utara. "Dua kabupaten itu terhubung dan itu yang kita tawarkan yang kita sampaikan kepada Pak Presiden," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika