REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad merespons dorongan Partai Nasdem agar pemerintah segera menerbitkan Keputusan Presiden (Kepres) tentang pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Menurutnya, pemindahan ibu kota ke IKN sudah memiliki landasan hukum yang kuat melalui undang-undang.
Dasco juga menyebut pembangunan fisik terus berjalan sesuai dengan perencanaan dan anggaran pemerintah. “Begini, kalau soal IKN itu kan memang, satu, sudah ada undang-undangnya. Yang kedua, itu juga dari pemerintah sudah ada perencanaannya dan juga sudah diputuskan anggarannya,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/7/2025).
Menurut Wakil Ketua DPR RI itu, percepatan perpindahan ibu kota sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur dan ketersediaan anggaran secara lebih rinci. “Nah, sehingga masalah perpindahan, masalah percepatan itu kita melihat kesiapan anggaran yang ada. Dan saya pikir, setelah kita lihat-lihat juga di sana, jalannya pembangunan itu sesuai dengan anggaran yang diberikan oleh pemerintah,” katanya.
Meski begitu, Dasco mengaku belum mengetahui secara pasti apakah akan ada tambahan anggaran untuk pembangunan IKN dalam APBN 2026. Ia hanya menekankan bahwa pemerintah pasti telah menetapkan target yang jelas terkait waktu pemindahan.
“Saya belum tahu yang 2026 ini apakah anggarannya nambah atau nggak, tapi ada target-target dari pemerintah kapan kesiapan pindahnya juga itu ada targetnya. Kita ikuti aja,” katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika