REPUBLIKA.CO.ID, INDRAMAYU -- Program Pencegahan Anak Putus Sekolah (PAPS) yang digagas Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi (KDM) membuat pihak sekolah harus memutar otak agar dapat menjalankannya. Belum siapnya infrastruktur dan segala keterbatasan yang ada, membuat sekolah terpaksa tak menjalankan kebijakan 50 siswa per kelas sepenuhnya.

Kegiatan belajar mengajar (KBM) untuk tahun ajaran baru 2025/2026 dimulai, Senin (21/7/2025). KBM hari ini dilaksanakan usai berakhirnya Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) yang berlangsung selama sepekan kemarin. Hal itu seperti yang dilakukan di SMKN 1 Balongan, Kabupaten Indramayu.

Berdasarkan pantauan Republika, para siswa baru kelas X telah belajar di kelas masing-masing dengan menggunakan pakaian seragam putih abu. Mereka belajar dengan didampingi oleh seorang guru. Di kelas tersebut terdapat penambahan empat siswa dari program PAPS. Sebelumnya, sekolah itu menerapkan 36 siswa per kelas.

Wakasek Kesiswaan SMKN 1 Balongan, Muhammad Tajudin, mengatakan, pihaknya tidak bisa menerapkan 50 siswa per kelas dalam program PAPS. Hal itu akibat kendala sarana dan prasarana.

"Kami tetap melaksanakan kebijakan PAPS, namun hanya 38-40 siswa per kelas karena keterbatasan sarana prasarana. Kalau dipaksakan 50 siswa per kelas, terlalu berdesakan, bahkan meja guru dan siswa saling berhimpit," kata Tajudin, Senin (21/7/2025).

Selain terkendala keterbatasan ruangan, Tajudin mengakui, pihak sekolah awalnya sempat kekurangan meja kursi bagi siswa. Karena itu, mereka mendadak memperbaiki meja kursi yang semula rusak agar dapat digunakan oleh para siswa.

Tajudin mengatakan, dalam program PAPS, pihaknya menerima 44 siswa tambahan. Para siswa itu berasal dari keluarga tidak mampu dan siswa yang domisilinya di sekitar sekolah. Menurut Tajudin, para orang tua merasa terbantu dengan adanya program PAPS. Hal itu karena anak mereka yang sebelumnya tidak lolos dalam SPMB, bisa mendapatkan sekolah.

Ikuti Whatsapp Channel Republika