REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Insiden ucapan rasialisme terhadap mahasiswa Papua di Surabaya disebut memicu aksi masa dan kericuhan di Manokwari dan Sorong. Terkait hal itu, Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Frans Barung Mangera mengatakan akan menyelidiki kejadian tersebut.
Kendati demikian, ia menyangkal bahwa ucapan rasialisme yang terjadi saat pengepungan asrama mahasiswa Papua di Kalasan, Surabaya, pada Sabtu (17/8) itu dilontarkan aparat. "Tidak ada kepolisian yang melabeli seseorang entah itu dengan label hewan atau apa. Kalau pun ada selentingan dari OKP (organisasi kepemudaan) tertentu, ya akan kita lakukan penyelidikan," kata Barung di Mapolda Jatim, Surabaya, Senin (19/8).
Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengiyakan, kerusuhan dan mobilisasi massa tersebut buntut dari kerusuhan sebelumnya yang terjadi di Surabaya dan Malang. "Cuma kemarin di-triger adanya kesimpangsiuran informasi atau kesalahpahaman. Mungkin juga ada yang membuat kata-kata yang kurang nyaman sehingga saudara-saudara kita di Papua merasa terusik dengan bahasa-bahasa seperti itu," ujar Tito di Rumah Sakit Bhayangkara Polda Jatim, Surabaya, Senin (19/8).
Sementara itu, Menko Polhukam Wiranto menyebutkan pernyataan negatif oleh sejumlah oknum terkait pelecehan bendera Merah Putih di Jawa Timur merupakan pemicu aksi di Papua dan Papua Barat. Wiranto mengatakan, telah menginstruksikan pengusutan secara tuntas dan adil terhadap siapa pun yang melakukan pelanggaran hukum dalam peristiwa kericuhan itu. "Akan kami usut siapa pun yang memanfaatkan insiden itu untuk kepentingan-kepentingan yang negatif," kata Wiranto, kemarin.
Sebelumnya, Juru Bicara Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-WP) Surya Anta menggelar konferensi pers di Jakarta terkait pengepungan asrama mahasiswa Papua di Surabaya pada Ahad (18/8). Menurut versi mahasiswa, kata Surya, kejadian itu berawal pada Jumat (16/8) sekira pukul 16.00 WIB.
Saat itu, terjadi pengepungan sehubungan isu perusakan bendera Merah Putih di depan asrama. Aparat sempat menembakkan gas air mata ke dalam asrama. Terdengar juga makian rasialis dari arah pengepung. Menyusul kejadian itu, keesokan harinya 43 mahasiswa sempat ditangkap dan kemudian dilepaskan.
Republika mencoba menyambangi asrama mahasiswa Papua di Surabaya, kemarin. Kendati demikian, tak ada satu pun penghuni yang bersedia menuturkan kejadian akhir pekan lalu.
Sementara, Ketua Ikatan Keluarga Besar Papua Surabaya (IKBPS) Pieter F Rumaseb menegaskan tidak ada pengusiran terhadap warga Papua yang ada di Surabaya. “Kami di Surabaya baik, adik mahasiswa hidup dengan damai," kata Pieter ditemui di Mapolda Jatim, Surabaya, Senin (19/8).
Pieter menegaskan, tidak ada perlakuan diskriminatif dari aparat penegak hukum yang dialamatkan kepada mahasiswa Papua. Termasuk saat jajaran Polrestabes Surabaya mengamankan 43 mahasiswa Papua. "Bahkan, selama dua hari terakhir saya ada di sana (asrama mahasiswa Papua). Kalau ada pemberitaan (mahasiswa) dipukul atau meninggal, itu hoaks. Kepolisian bawa ke Polrestabes dengan baik, dipulangkan jam 12 malam juga dalam keadaan baik," ujar Pieter.
Terkait adanya ucapan atau tindakan dari ormas yang mendatangi asrama mahasiswa Papua yang berbau rasialisme, Pieter tidak menyangkalnya. Apalagi, ucapan berbau rasialis tersebut menurutnya telah beredar di media sosial. Namun, Pieter beserta mahasiswa Papua menyerahkan sepenuhnya kepada aparat berwajib untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.
"Termasuk insiden perobekan bendera Indonesia, Pieter juga menyerahkan ke aparat kepolisian untuk mencari pelakunya,” kata dia. Pieter berharap masyarakat yang ada di Papua dan Papua Barat bisa meredam diri. “Hati-hati menyikapi itu. Kepada semua masyarakat, jangan cepat terprovokasi atau terpancing di media sosial," kata Pieter.
Sementara itu, Karo Penmas Mabes Polri Brigjen Dedi Prasetyo menerangkan, insiden di Jalan Kalasan memang karena kemarahan masyarakat yang tak senang dengan aksi perusakan ornamen peringatan kemerdekaan Republik Indonesia yang dipajang di depan asrama Papua.
“Perusakan bendera itu memang ada. Itu memang terjadi di depan asrama itu. Cuma pelakunya (perusakan) memang belum ditemukan,” kata Dedi.
Dedi juga mengatakan, aksi perusakan bendera Merah Putih itu bukan sekali itu terjadi. “Perusakan itu sering terulang di peristiwa-peristiwa sebelumnya. Tetapi terjadi lagi, terjadi lagi,” ujar Dedi. Karena itu, menurut Dedi, lantaran seringnya perusakan bendera tersebut dilakukan membuat masyarakat di Surabaya marah.
Warga setempat menuduh penghuni asrama mahasiswa sebagai pelaku perusakan. “Istilahnya warga terprovokasi dengan perusakan itu,” kata Dedi menambahkan.
Amarah warga tersebut, kata Dedi, memicu insiden pengepungan dan mengancam akan melakukan aksi main hakim sendiri terhadap penghuni asrama. Akan tetapi, kata Dedi, kepolisian setempat berusaha mencegah aksi brutal warga setempat dengan berusaha melakukan evakuasi terhadap 43 orang yang menghuni asrama tersebut.
Ketua Ikatan Keluarga Besar Papua Surabaya (IKBPS) Pieter F Rumaseb.
Sementara itu, pihak Front Pembela Islam (FPI) mengakui keberadaan anggotanya saat insiden pengepungan asrama mahasiswa Papua di Surabaya pada Sabtu (17/8). Namun, Sekretaris Umum DPP FPI Munarman menegaskan, keberadaan anggotanya di lokasi kejadian bukan untuk ambil bagian dalam aksi pengepungan.
“(Anggota) FPI kebetulan lewat dan memantau kejadian,” kata dia kepada Republika, Senin (19/8). Dalam pemantauan itu, kata Munarman, anggotanya pun tak melihat adanya insiden kerusuhan.
Menurut dia, yang terjadi di depan asrama mahasiswa akhir pekan kemarin adalah reaksi marah masyarakat atas satu kondisi tak dapat diterima. “Masyarakat yang marah terhadap (karena) bendera Merah Putih ada dalam got (selokan di depan asrama mahasiswa Papua),” ujar Munarman.
Munarman pun menerangkan, anggota FPI yang melintas tak ikut ambil bagian saat konfrontasi warga dengan penghuni asrama.
Di lain pihak, Ketua PC GP Ansor Kota Surabaya HM Faridz Afif membantah adanya pihak Barisan Ansor Serbaguna (Banser) yang melakukan penggerudukan dan bertindak rasialisme terhadap mahasiswa Papua. "Nggak, salah itu!" ujar Afif dikonfirmasi Republika, Senin (19/8) malam.
Afif mengakui, pada hari kedua memang ada anggota Banser yang datang ke asrama mahasiswa Papua. Namun, mereka yang datang sama sekali tidak mengenakan atribut Banser. Afif mengklaim, kedatangan anggota Banser tersebut hanya untuk memantau dan membantu aparat kepolisian jika sewaktu-waktu tenaganya dibutuhkan.
"Ada yang hanya jaketan, topian, hanya melihat situasi dan kondisi. Sudah saya perintahkan agar memberikan bantuan kepada aparat yang berwajib. Gak ada yang melakukan provokasi ataupun terprovokasi," kata Afif. n dadang kurnia/bambang noroyono/antara, ed: fitriyan zamzami
Ikuti Whatsapp Channel Republika
