REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengatakan akan menarik pasukan keamanan di Papua dan Papua Barat apabila keadaan dinyatakan kondusif. Dia mengatakan TNI-Polri yang dapat menganalisis, mempertimbangkan, dan menyimpulkan Papua benar-benar kondusif.
"Tetapi ukuran kondusif itu yang tahu kan aparat keamanan," ujar Wiranto saat konferensi pers di Gedung Kemenkopolhukam, Rabu (4/9).
Kendati aktivitas masyarakat kembali normal dan pelayanan publik mulai beroperasi, Wiranto mengaku masih ada hoaks atau kabar bohong yang mengganggu keamanan. Diantaranya informasi palsu yang menyatakan akan ada unjuk rasa susulan.
Ia mengatakan, ada juga informasi tertentu bersifat mengancam yang tidak bisa dipublikasikan kepada masyarakat agar tak khawatir dan takut. Hal itulah yang membuat pemerintah tak lantas kembali memulihkan jaringan internet di wilayah Papua.
"Nggak ada yang pasti, saya katakan kalau sudah kondusif maka pasukan ditarik kalau sudah kondusif maka internet kemudian dipulihkan kembali," kata Wiranto.
Menurut dia, pasukan keamanan pun juga enggan berlama-lama di Papua karena berpisah jauh dari keluarga. Termasuk biaya keamanan yang cukup besar.
Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto berkantor di Markas Kodam XVII Cenderawasih, Kota Jayapura, Papua sejak Selasa (3/9). Tito mengakui saat ini sekitar 6.000 personel TNI-Polri ditugaskan ke Papua.
Namun keberadaan prajurit itu bukan untuk menakuti warga tetapi memberikan rasa aman kepada masyarakat. “TNI-Polri siap memberikan rasa aman kepada seluruh masyarakat,” kata Tito Karnavian di Jayapura, Rabu.