REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengimbau gubernur, bupati, wali kota, dan pejabat Papua menahan diri terkait terkait kericuhan di Manokwari, Papua Barat, pada Senin (19/8) pagi. Para kepala daerah diminta tidak terlalu mengumbar berbagai pernyataan yang bisa menimbulkan emosi warganya.
"Apa pun kepada tokoh masyarakat, pejabat itu adalah panutan masyarakat," ujar Tjahjo di Gedung Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (19/8).
Ia mengatakan terus memonitor dengan Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kemendagri. Bahkan, ia mengatakan, Kemendagri telah membentuk tim monitoring sejak munculnya pernyataan di Malang dan aktivitas yang ada di Jawa Timur.
Ia menambahkan Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) berkoordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). "Kami minta Kesbangpol untuk terus koordinasi dengan TNI, Polri, dengan melibatkan tokoh-tokoh adat dan masyarakat yang ada di Papua dan Papua Barat," jelas Tjahjo.
Tjahjo juga mendukung upaya Gubernur Papua Barat maupun Gubernur Papua, termasuk Gubernur Jawa Timur untuk duduk bersama membentuk tim. "Yang semula kami akan panggil ke Jakarta, tapi kita minta kepada Gubernur Papua untuk kembali ke tempat dulu. Untuk menenangkan. Kita cari momen yang tepat dulu. Untuk setidaknya menyelesaikan masalah yang ada," jelas dia.
Ia menambahkan, Kemendagri sebenarnya akan mengundang para pejabat terkait untuk duduk bersama pada Senin pagi ini. Akan tetapi, pertemuan itu diundur mengingat gubernur harus hadir dan bertanggung jawab atas wilayahnya masing-masing.
"(Pertemuan) menunggu kesiapan Gubernur Papua, dan Papua Barat, serta Gubernur Jawa Timur juga. Saya kira itu saja," kata Tjahjo.
Tjahjo juga mengapresiasi aparat keamanan, khususnya kepolisian dan TNI yang sudah proaktif untuk meredam situasi. Ia mengira, kericuhan ini dipicu atas pernyataan sebelumnya yang perlu digali lagi kebenarannya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika