REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan pelayanan masyarakat di Manokwari, Papua Barat, tidak boleh lumpuh akibat kericuhan pada Senin (19/8) pagi. Ia mengatakan Kemendagri melakukan pemantauan melalui konferensi video (video conference) dengan kesbangpol setempat.

"Kami udah kontak dengan pemda setempat. Melayani masyarakat tidak boleh berhenti. Saya kira semua akan jalan. Jadi seluruh aparatur provinsi, kota maupun kabupaten jalan, sampai tingkat kecamatan, sampai distrik jalan. Tidak ada masalah," ujar Tjahjo kepada wartawan di Kantor Kemendagri,  Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin. 

Tjahjo juga menegaskan ASN setempat tidak boleh mengikuti demo terkait dengan protes pascapenangkapan mahasiswa asal Papua di Surabaya dan Malang itu.  Dia melanjutkan, kerusuhan terjadi di kota dan diharapkan tidak menggangu aktivitas masyarakat secara luas. 

"Kami memastikan tata kelola pemerintahan tetap jalan. Jangan sampai ada yang tidak melayani masyarakat. ASN kami juga minta untuk tidak ikut demo, harus bekerja sesuai jadwal untuk melayani masyarakat," tegas Tjahjo.  

Selanjutnya, kata dia, tinggal dicari waktu yang tepat untuk semua pihak duduk bersama. Sebab, seluruh kepala daerah di Papua sedang sangat dibutuhkan di tempat masing-masing. 

"Tinggal cari waktu untuk duduk bersama karena (sekarang) kami enggak bisa mengundang Gubernur Papua dan Papua Barat datang. Karena apa pun, kedua beliau lagi dibutuhkan di daerah setempat," tegasnya.  

Sebelumnya, sejak pukul 06.30 WIT kerusuhan meledak di ibu kota Papua Barat, Manokwari. Masyarakat turun ke jalan bersama mahasiswa. Mereka membakar ban-ban di berbagai sudut kota dan jalan protokol, misalnya di Sanggeng (Hadi Mall) dan juga depan Kampus Universitas Papua (Unipa) Manokwari.

Ikuti Whatsapp Channel Republika