REPUBLIKA.CO.ID, PROBOLINGGO— Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan pihaknya menerima banyak laporan terkait dugaan tindak pidana korupsi di wilayah Probolinggo, Jawa Timur, namun lembaga antirasuah tersebut enggan menjelaskan secara rinci laporan yang masuk tersebut.
"Kami banyak menerima laporan terkait dugaan adanya tindak pidana korupsi di Probolinggo dan KPK sedang menindaklanjuti laporan tersebut," kata Direktur Pengaduan Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Cahya Hardianto Harefa, di Kota Probolinggo saat jumpa pers dengan rekan media, Senin sore.
Mengenai siapa yang melapor, lanjut dia, tentunya pihak KPK tidak mungkin memberi tahu kepada media karena dapat mengganggu proses investigasi lebih lanjut, sehingga yang bisa disampaikan kepada media hanya statistiknya saja secara umum.
Saat ditanya terkait laporan yang masuk apakah di wilayah kota atau kabupaten, Cahya juga enggan menjelaskannya, namun yang pasti ada banyak laporan di wilayah Probolinggo.
Kunjungan KPK di Kota Probolinggo merupakan bagian sosialisasi (road show)KPK Jelajah Negeri Bangun AntiKorupsi dan Kota Probolinggo merupakan kota ketujuh yang disinggahinya.
"Kedatangan KPK di Kota Probolinggo merupakan bagian sosialisasi pencegahan dan pendidikan anti korupsi ke masyarakat, sehingga diharapkan nantinya masyarakat turut berperan aktif dalam rangka menciptakan Indonesia bebas korupsi," tuturnya.
Dia menjelaskan meskipun beberapa daerah bisa meraih WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari badan pemeriksa keuangan, namun bukan berarti satu daerah bebas dari adanya praktik tindak pidana korupsi.
"Bukan berarti setelah dapat WTP bebas dari korupsi, tapi setidaknya itu langkah awal menuju arah yang lebih baik," katanya.
Dari tahapan sosialisasi itu, KPK berharap ada perubahan sikap di masyarakat, sedangkan untuk Pemerintah Kota Probolinggo ada aksi, apa yang dilakukan KPK bisa diadopsi pemerintah setempat.
Selain memberikan edukasi dan kampanye tentang antikorupsi, di depan kantor Wali Kota Probolinggo Jalan Panglima Sudirman akan digelar pameran pelayanan masyarakat dan pameran UKM/ kuliner mulai Selasa pagi (16/7).
"Pameran yang dimulai pukul 08.00 WIB terdiri dari pelayanan publik berupa 15 layanan antara lain pembuatan KTP elektronik dan pameran KPK tentang sosialisasi pengadaan masyarakat dan JAGA (aplikasi KPK)," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika